MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan masyarakat yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapat perlindungan pelayanan kesehatan melalui Program Berobat Gratis-Universal Health Coverage (Probis-UHC). Warga yang membutuhkan layanan kesehatan cukup menunjukkan KTP saat berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy mengatakan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Sumut saat ini telah mencapai 98,6 persen. Sementara tingkat keaktifan kepesertaan disebut sudah berada di atas 80 persen.
Menurut Faisal, capaian tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Sumut untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui program Probis-UHC.Baca Juga:
"Kami informasikan bahwa Sumut untuk cakupan (kepesertaan) sudah mencapai 98,6 persen. Artinya sudah memenuhi persyaratan, dengan keaktifan sudah di atas 80 persen. Makanya seluruh masyarakat yang ber-KTP Sumatera Utara ini dijamin oleh negara," kata Faisal, Kamis (13/8/2026).
Faisal menjelaskan Probis-UHC ditujukan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun warga yang belum masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI).
Program tersebut juga mencakup pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, serta kelompok pekerja lainnya.
Dalam pelaksanaannya, warga yang mengalami kendala administrasi kepesertaan tidak langsung kehilangan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tetap diwajibkan memberikan pelayanan sembari proses administrasi diselesaikan.
"Apabila mendapatkan informasi dari petugas di RS, misalnya kartu belum aktif dan sebagainya, ada petugas dari Pemkab/Pemko dan dari BPJS Kesehatan. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak pasien untuk melengkapi administrasinya selama 3x24 jam, pelayanan kesehatan tetap diberikan," jelasnya.
Faisal menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir ditolak ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Selama proses pelengkapan administrasi berlangsung, pelayanan medis tetap harus diberikan oleh rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Dengan kebijakan tersebut, dia menegaskan tidak boleh ada rumah sakit maupun puskesmas di wilayah Sumut yang menolak pasien hanya karena persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Hari ini juga, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan Probis-UHC ini juga berlaku kepada warga binaan (Lapas) yang berhak mendapatkan pelayanan berobat gratis," ujarnya.
Program Probis-UHC merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam memperluas akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
