Kesepakatan Dagang RI–AS, MUI Ingatkan Produk Nonhalal Tak Boleh Masuk Pasar Indonesia
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia tid
NASIONAL
SURABAYA -Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terkait dugaan suap dalam vonis bebas Ronald Tannur, terduga pembunuh Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim tersebut, yang kini ditahan di Kejati Jatim, adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.
Dalam rilis yang diterima media, foto-foto yang menunjukkan ketiga hakim tersebut telah beredar luas. Mereka tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, diborgol, dan digiring petugas kejaksaan dari ruang penyidik menuju ruang tahanan. Gambar-gambar tersebut diambil pada malam hari, Rabu (23/10/2024), dan menunjukkan suasana tegang pasca penangkapan.
Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati, menjelaskan bahwa ketiga hakim itu masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait proses hukum selanjutnya. “Ruang tahanan kami sudah memadai, dengan kapasitas 90 orang. Saat ini, sudah ada 43 tahanan, jadi masih cukup luas untuk menampung mereka,” ujar Mia,
Dia juga menambahkan bahwa akan ada prosedur operasi standar (SOP) yang diterapkan selama ketiga hakim tersebut ditahan. “Sesuai SOP, mereka akan masuk ke ruang isolasi terlebih dahulu,” jelas Mia. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kesehatan mental para tahanan di dalam penjara.
Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum di Indonesia. Ronald Tannur sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim yang kini terjerat dalam kasus suap ini. Kasus ini menuai perhatian publik, terutama mengingat betapa seriusnya tuduhan yang dihadapi oleh para hakim yang seharusnya menjadi pelindung keadilan.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan investigasi mendalam terkait praktik korupsi di tubuh pengadilan. “Kami tidak akan mentolerir tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum,” tegas Mia.
Kejadian ini menggugah keprihatinan banyak pihak, terutama masyarakat yang menuntut transparansi dan integritas dalam proses hukum. Para hakim yang terlibat diharapkan segera menghadapi proses hukum yang adil dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan.
Sementara itu, proses hukum terhadap Ronald Tannur juga masih menjadi sorotan. Masyarakat berharap agar keadilan dapat ditegakkan, baik untuk korban maupun pelaku, tanpa adanya intervensi atau praktik suap di pengadilan.
Dengan kasus ini, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat hukum.
(N/014)
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia tid
NASIONAL
BATAM Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap enam terdakwa kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton melal
HUKUM DAN KRIMINAL
BIMA Pergantian pejabat di tubuh Polres Bima Kota kembali menarik perhatian publik. AKBP Catur Erwin Setiawan, yang ditunjuk sebagai Pel
SOSOK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kerja Polrestabes Medan dan jajaran dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Progres pembangunan 150 unit hunian tetap (Huntap) di atas lahan 7,5 hektare di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Andri Rahadian, melakukan ku
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Memasuki hari kedua bulan suci Ramadhan, suasana di Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalung
EKONOMI
PURWAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait insiden dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Brimob, Bri
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Hampir dua bulan setelah hasil seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan diumumkan, Wali Ko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Praktisi hukum sekaligus mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menekankan pentingnya penerapan
HUKUM DAN KRIMINAL