MEDAN — Sebanyak enam hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) RI Penghubung Wilayah Sumatera Utara, Selasa (23/6/2026) sore.
Para hakim itu menangani perkara sengketa tanah di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).
Laporan tersebut diajukan oleh Jonson David Sibarani selaku kuasa hukum tergugat Kepala Desa Tapian Nauli Maruap Sihombing, bersama Leo Nababan selaku kuasa hukum tergugat II intervensi Robert Sihombing.Baca Juga:
Keduanya diterima oleh Asisten Penghubung KY Sumut, Elisabeth Ulina Br Manurung, di kantor KY Sumut Jalan STM Ujung, Kecamatan Medan Johor.
Usai pelaporan, Jonson David Sibarani mengatakan pihaknya menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan hingga putusan perkara Nomor 52/G/2025/PTUN-MDN.
Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 593.2/26/SKHMT/TN/IV/2021 tanggal 26 April 2021 atas nama Robert Sihombing seluas 4.680 meter persegi di Desa Tapian Nauli.
Dalam putusan, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat Abdul Sihombing untuk seluruhnya dan membatalkan surat tersebut.
Jonson menilai terdapat dugaan penyimpangan dalam pertimbangan hukum majelis hakim, termasuk perbedaan antara fakta persidangan dengan isi putusan.
"Setelah kami memeriksa dan mencermati isi putusan tersebut, ternyata banyak kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan majelis hakim sehingga putusannya sangat jauh berbeda dengan fakta-fakta persidangan," ujar Jonson.
Hal senada disampaikan Leo Nababan.
Ia menilai putusan PTUN Medan yang kemudian dikuatkan oleh PTTUN Medan telah melampaui kewenangan karena menyangkut pokok sengketa kepemilikan tanah yang seharusnya menjadi ranah peradilan umum.
"Kita datang ke Penghubung KY ini karena kita menduga hukum dipermainkan di PTUN Medan dan juga di PTTUN Medan," kata Leo.
Ia juga menyinggung dugaan perbedaan antara keterangan saksi di persidangan dengan yang tertulis dalam pertimbangan putusan hakim.
"Keterangan saksi A bilang A, tetapi di dalam putusan dibuat seolah-olah mengatakan B," ujarnya.
Leo menambahkan, dalam persidangan pihaknya juga telah meminta dilakukan pemeriksaan setempat (PS) untuk memperjelas objek sengketa, namun tidak direalisasikan.
Sengketa tersebut berawal dari tanah seluas sekitar 4.680 meter persegi di Desa Tapian Nauli yang baru dipersoalkan pada 2025, saat pihak terkait hendak mengurus peningkatan status administrasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Jonson juga menilai terdapat penghilangan dan perubahan substansi keterangan saksi dalam putusan majelis hakim.
"Di pertimbangan putusan dipelesetkan seolah-olah di atas tanah tersebut ada bangunan rumah. Padahal faktanya tidak ada rumah di atasnya," kata Jonson.
Ia menegaskan, pihaknya menilai ada indikasi ketidakseimbangan dalam pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim, sehingga dianggap merugikan pihak tergugat maupun intervensi.
Selain itu, mereka juga menyoroti putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dinilai hanya menguatkan putusan sebelumnya tanpa pemeriksaan ulang yang menyeluruh.
Meski berada pada posisi hukum yang berbeda dalam perkara tersebut, kedua kuasa hukum ini sepakat melayangkan pengaduan ke Komisi Yudisial karena menilai adanya dugaan ketidakberesan dalam proses persidangan.
"Kami sama-sama merasa dicurangi dan dirugikan. Karena itu kami sepakat bersama-sama membuat pengaduan ke Komisi Yudisial," ujar Leo.* (ad)
JAKARTA Timnas Portugal memburu kemenangan pertama saat menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Ho
OLAHRAGA
MEDAN Sengketa informasi publik antara Perkumpulan Penjara dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berakhir dengan kesepakatan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahw
EKONOMI
DELI SERDANG Tawuran antargeng motor kembali memakan korban jiwa. Seorang remaja bernama Muharam Nasution (14) ditemukan tewas di dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
LABURA Desy Natalia Nainggolan (31), istri almarhum Luis David Hutabarat (32), mengungkapkan detikdetik dirinya menemukan jasad sang su
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA Pemerintah Iran memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali beroperasi normal dan terbuka sepenuhnya bagi kapalkapal daga
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
