JAKARTA –Perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, kini berada di pusat perhatian publik setelah mengambil langkah hukum untuk mempertahankan kepemilikannya atas Hotel Sultan yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Dalam upaya melawan keputusan pengadilan sebelumnya, perusahaan ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst pada 20 September 2024.
Konflik hukum ini bermula dari gugatan yang dilayangkan oleh PT Indobuildco kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sayangnya, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”
Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyatakan bahwa keputusan ini terjadi karena hakim meminta penggugat untuk melibatkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam proses hukum. Hamdan menegaskan bahwa berdasarkan putusan provisi, pihak tergugat, dalam hal ini pemerintah, dilarang untuk mengganggu posisi Hotel Sultan.
Baca Juga:
Sementara itu, situasi di lapangan menunjukkan bahwa akses masuk ke Hotel Sultan kini dipasangi spanduk bertuliskan “aset milik negara” dan beton oleh PPK GBK, menyisakan hanya satu pintu masuk yang terbuka di Jalan Sudirman. PT Indobuildco menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap hak mereka dan kini tengah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan pembongkaran terhadap spanduk dan beton tersebut.
“Iya betul (ada rencana untuk membongkar), iya (dalam waktu dekat), sekarang kita ajukan permohonan pembongkaran kepada pengadilan,” ujar Hamdan saat dihubungi oleh media.
Baca Juga:
Sengketa ini muncul setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora yang sebelumnya dimiliki oleh Indobuildco sebagai dasar hukum untuk menguasai kawasan Hotel Sultan. Setelah HGB tersebut habis, pengelolaan lahan kini dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara, sesuai dengan HPL 1/Gelora yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 1989.
Konflik ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pengamat hukum. Banyak yang mempertanyakan transparansi dalam penguasaan aset negara, serta bagaimana pengelolaan kawasan strategis seperti Gelora Bung Karno dapat berlangsung secara adil. Pertarungan hukum antara PT Indobuildco dan pemerintah ini menjadi sorotan, mengingat pentingnya Hotel Sultan sebagai landmark di Jakarta.
Dengan langkah kasasi ini, PT Indobuildco berharap bisa mendapatkan kembali hak mereka dan mengakhiri ketidakpastian yang menyelimuti operasional hotel. Publik kini menanti keputusan dari Mahkamah Agung yang akan menentukan arah dari sengketa ini.
(K/09)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
