JAKARTA -Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan kritik tajam terhadap perkembangan terbaru dalam kasus buronan korupsi Harun Masiku. Kritik tersebut menyusul klaim terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru-baru ini mengungkap penemuan mobil milik Harun Masiku setelah berbulan-bulan berada di tempat parkir.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa kasus Harun Masiku menunjukkan indikasi adanya masalah serius dalam pengusutan kasus tersebut oleh KPK. Kurnia mengungkapkan keyakinannya bahwa problematika dalam penanganan kasus ini tidak disebabkan oleh kelincahan Harun Masiku dalam melarikan diri, melainkan karena KPK diduga sengaja tidak ingin menangkapnya.
Kritik Terhadap Kinerja KPK
Baca Juga:
“Lambat laun kami makin yakin bahwa problem pengusutan perkara Harun Masiku bukan karena ia lihai dalam melarikan diri, melainkan karena KPK yang sepertinya sengaja tidak ingin meringkusnya,” kata Kurnia dalam keterangannya kepada wartawan. Ia menilai, rentang waktu yang telah berlalu sejak Harun Masiku buron pada 2020 adalah periode yang terlalu lama bagi KPK untuk menangkap pelaku korupsi seperti Harun.
Kurnia meminta pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap jajaran Kedeputian Penindakan KPK. Menurutnya, selama periode 2019-2024, KPK seringkali menunjukkan kelemahan ketika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan politisi.
Baca Juga:
“Dalam catatan ICW, KPK periode ini kerap kali mengendur jika berhadapan dengan politisi. Untuk perkara Harun, kami yakin, mantan caleg PDIP itu tidak sendiri dalam menyuap Wahyu Setiawan. Melainkan terdapat pejabat teras partai politik yang diduga keras mensponsori suap Harun kepada Wahyu,” beber Kurnia.
Desakan untuk Penyelidikan Lebih Lanjut
Kurnia menyarankan agar KPK membuka penyelidikan baru tanpa menunggu Harun Masiku tertangkap. Ia menegaskan dua hal penting yang perlu dilakukan:
Menyelidiki Keterlibatan Pihak Lain: Kurnia meminta agar KPK mengusut keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga mensponsori suap Harun Masiku. Dalam konstruksi hukum, pelaku tidak hanya mereka yang melakukan tindakan secara langsung, tetapi juga mereka yang turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tindakan tersebut. Menyelidiki Obstruction of Justice: Kurnia juga menekankan pentingnya menyelidiki kemungkinan adanya obstruction of justice, yakni tindakan pihak-pihak tertentu yang mungkin membantu Harun Masiku untuk melarikan diri.Penemuan Mobil dan Respon KPK
KPK sebelumnya mengungkapkan penemuan sebuah mobil hitam yang diduga milik Harun Masiku, terparkir selama bertahun-tahun di gedung parkir Apartemen Thamrin Residence, Jakarta Pusat. Penemuan ini menjadi sorotan utama setelah Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengaku terus menagih perkembangan pencarian Harun Masiku kepada penyidik kasus tersebut, AKBP Rossa Purbo Bekti.
“Hampir tiap minggu saya telepon dia [Rossa]. [Tanyakan], ‘Mas, bagaimana Mas perkembangannya Mas?’,” ujar Nawawi dalam diskusi di acara Media Gathering KPK di Kabupaten Bogor, Kamis (12/9).
Nawawi menegaskan bahwa KPK tetap serius dalam usaha memburu Harun Masiku. “Harun Masiku kami tidak pernah berhenti, terus mencari,” kata Nawawi. Ia juga menambahkan, “Apa yang kita temukan yang di apa tadi, kemarin dapat mobil-mobil yang dia parkir bertahun-tahun. Itu saja mungkin yang didapat.”
Pernyataan dan kritik ICW menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara KPK menangani kasus Harun Masiku dan menyoroti perlunya transparansi serta penyelidikan lebih mendalam. Kinerja KPK dalam kasus ini akan terus menjadi sorotan publik, sementara langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dugaan ketidakberesan dalam pengusutan kasus akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antikorupsi ini.
(N/014)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
