JAMBI – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dan jajaran terima hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penyerahan hasil penilaian ini, diserahkan langsung oleh anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, bertempat di aula gedung Siginjai Polda Jambi, pada Rabu (7/2).Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Jambi beserta jajaran serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi.
Dalam hal ini, Robert menyampaikan bahwa pelayanan publik adalah wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Untuk itu sebagai abdi negara, jajaran Polri wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khusunya di bidang hukum dan keamanan.
Robert juga mengapresiasi jajaran Polri di lingkup Polda Jambi yang telah menghadirkan pelayanan maksimal kepada masyarakat, meski di 2023 masih ada tiga Polres yang masuk zona kuning, tidak ada satupun di Jambi yang masuk zona merah.
Baca Juga:
“Kita tidak hanya melihat pencapaian dan peringkat semata. Yang penting terus ada proses perbaikan dan kemajuan di bidang pelayanan publik,” katanya.
Ditambahkan Robert bahwa yang lebih utama dalam pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Untuk itu ia meminta agar jajaran Polri di Provinsi Jambi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan publik.
Baca Juga:
“Yang terpenting sebenarnya bukan peringkat dari Ombudsman, tetapi pengakuan dari masyarakat. Sertifikat terbaik adalah yang berasal dari hati masyarakat,” tambahnya.
Berikut hasil penilaian Ombudsman terhadap layanan Polri di lingkup Polda Jambi:
Sementara itu, Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ombudsman RI Provinsi Jambi atas kegiatan ini.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang telah mau mengawasi kami dan tentunya pengawasan-pengawasan ini menjadi bagian yang positif bagi kualitas kami untuk memperbaiki pelayanan pada masyarakat,” ujarnya.
Disampaikan Rusdi, dirinya memahami komitmen Ombudsman RI Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan, khususnya yang ada di Polda Jambi beserta satuan-satuan wilayah.
“Tentunya kami menyadari betul apa yang dilakukan pada rekan-rekan dari tujuannya sangat mulia yaitu bagaimana bisa memberikan masukan sehingga pelayanan-pelayanan kita kepada masyarakat semakin hari besar, semakin baik,” ungkapnya.
Dijelaskan Rusdi, Ombudsman mencegah agar tidak ada mal administrasi yang dilakukan dan ini merupakan sesuatu pemahaman yang akan dipahami cara baik dan menjadi bagian yang perlu diapresiasi dari tugas-tugas yang dilakukan oleh Ombudsman.
“Tentunya hasil yang didapat dari hasil penilaian komitmen Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi ini akan dijalani, masukan bagi kami ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita karena memang tentunya Kami berkomitmen semakin hari pelayanan kami kepada masyarakat bisa semakin baik,” tutur Rusdi.
“Saya harapkan semua harus bisa menerima, nanti para Kapolres dilihat hasil penilaian ini juga sebagai raport, lihat raportnya ada merahnya. Saya tadi sudah berbicara dengan Irwasda terhadap mereka. Saya punya obat paling mujarab dimana pelayanan yang kurang baik bisa segera kita perbaiki.
(*/Noval)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Pemerintahan
Oleh dr. Aslinar, Sp.A, M. BiomedHARI Tanpa Tembakau Sedunia mulai dicetuskan oleh WHO pada tahun 1987. WHO mengesahkan Resolusi WHA40.38 y
Opini
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Pendampingan Forkopimda te
Ekonomi
MANDAILING NATAL Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, menghadiri pertemuan strategis antara Ketua Dewan Ek
Pertanian Agribisnis
MANDAILING NATAL Serah terima jabatan (sertijab) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berlangsung khi
Komunitas
JEMBRANA Suasana penuh haru dan semangat mewarnai halaman SD Negeri 1 Mendoyo Dauh Tukad saat digelar pentas seni dan perpisahan siswa ke
Pendidikan
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara soal memanasnya konflik bersenjata antara Iran d
Nasional
JAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, memberikan pendapat ahli dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan per
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius menanggapi eskalasi konflik antara Israel dan Iran dengan meningkatkan status siag
Nasional
PADANGLAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyikapi persoalan sengke
Pemerintahan
