JAKARTA -Kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letnan Kolonel (Letkol) menuai polemik di kalangan prajurit TNI dan sejumlah kalangan masyarakat.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk rekan seangkatan Teddy, Kapten Czi Hendrik Pardamean Hutagalung, yang merasa kariernya lebih lambat meskipun ia adalah peraih Adhimakayasa Akmil Tahun 2011.
Kenaikan pangkat Teddy juga dinilai menabrak sejumlah tahapan dan prosedur yang ada di TNI.
Baca Juga:
Teddy Indra Wijaya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), mendapat kenaikan pangkat melalui Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.
Baca Juga:
Dalam surat perintah tersebut, terdapat enam dasar yang menjadi landasan kenaikan pangkat Teddy, di antaranya adalah Peraturan Panglima TNI dan Keputusan Panglima TNI tentang Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) untuk Teddy.
Namun, sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyebutkan bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan prosedur yang biasa berlaku.
TB Hasanuddin menilai kenaikan pangkat tersebut seharusnya berdasarkan surat keputusan, bukan surat perintah, dan dipertanyakan keabsahannya.
Ia juga mempertanyakan keberadaan istilah "Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP)" yang belum pernah dikenal sebelumnya.
Menurut Imparsial, sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada reformasi sektor pertahanan, kenaikan pangkat Teddy diduga didasarkan pada faktor politis, bukan prestasi atau sistem merit.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, bahkan menilai bahwa kenaikan pangkat tersebut merusak sistem meritokrasi di TNI dan mendesak Panglima TNI untuk membatalkannya.
Menanggapi hal ini, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana membenarkan kenaikan pangkat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan peraturan perundang-undangan yang ada.
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas mendesak agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot
Nasional
JAKARTA Dengan tantangan defisit APBN, ketimpangan fiskal daerah, dan tekanan global, Purbaya diharapkan membawa warna baru dan solusi kon
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mempelajari secara serius 11 tuntutan antikorupsi yang disampaikan oleh Indones
Nasional
SUMUT Harga cabai merah di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali meroket tajam. Berdasarkan data resmi yang dihimpun
Ekonomi
TAPSEL Sekitar 600an warga dari 10 desa di Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera U
Berita
SUMATERA UTARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring ke sejumlah nag
Pemerintahan
Bogor, Jawa Barat Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Pres
Nasional
Doha, Qatar Pemerintah Qatar menyatakan kecaman keras terhadap serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel di ibu kota Doha pada S
Internasional
Doha, Qatar Militer Israel pada Selasa (9/9/2025) mengonfirmasi telah melakukan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, dengan target pi
Internasional
JAKARTA Pendakwah ternama sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah, telah rampung menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Nasional