MANILA – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau yang akrab disapa Bongbong kembali membuat gebrakan politik.
Setelah meminta seluruh menteri kabinet untuk mundur pekan lalu, kini Marcos Jr memerintahkan para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara sukarela.
Perintah tersebut disampaikan melalui Komisi Tata Kelola pada Kamis (29/5/2025), menyusul memorandum resmi dari Sekretaris Eksekutif tertanggal 21 Mei 2025.
Baca Juga:
"Sebagaimana disampaikan melalui memorandum dari Sekretaris Eksekutif, dan sejalan dengan niat Presiden untuk mengkalibrasi ulang dan menyelaraskan kebijakan serta prioritas pemerintahannya dengan harapan rakyat, Komisi Tata Kelola mengarahkan semua ketua non ex-officio, CEO, serta direktur dan anggota dewan pengurus yang diangkat di BUMN untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara sukarela kepada Presiden," demikian isi pernyataan resmi.
Surat pengunduran diri para pimpinan tertinggi BUMN diminta dikirimkan langsung ke Kantor Sekretaris Eksekutif.
Sementara para direktur dan anggota dewan lainnya diminta menyampaikan suratnya ke Komisi Tata Kelola.
Langkah ini menandai fase baru dalam pemerintahan Marcos Jr pasca kekalahan telak koalisi penguasa dalam pemilu legislatif Mei 2025.
Marcos menegaskan bahwa ini adalah bentuk respons terhadap suara rakyat yang menuntut perubahan nyata.
"Sudah saatnya menyelaraskan kembali pemerintah dengan harapan rakyat. Ini bukan urusan seperti biasa. Masyarakat telah bersuara, dan mereka mengharapkan hasil, bukan politik atau alasan. Kami mendengarnya dan kami akan bertindak," tegas Bongbong dalam rilis resminya.
Sebelumnya, Marcos juga telah memecat 30 menteri kabinet sebagai bagian dari janji reformasi pemerintahan dan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas dan fokus kinerja pemerintah.
Menurut Kantor Komunikasi Presiden (PCO), keputusan ini menandai awal dari transisi menuju pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil, bukan sekadar simbolik.*
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
BATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
Ekonomi
JAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
Peristiwa
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
Nasional
JAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
Entertainment
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
Pemerintahan
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
Pemerintahan
MEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan