PARIS — Hubungan diplomatik antara Prancis dan Israel mengalami ketegangan serius setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bersikap antisemit.
Tuduhan tersebut disampaikan Netanyahu melalui sebuah surat pribadi yang ia tujukan kepada Macron, terkait rencana Prancis untuk mendukung pengakuan negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.
Pemerintah Prancis melalui Istana Kepresidenan Elysee dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Baca Juga:
Dalam pernyataannya, Elysee menyebut pernyataan Netanyahu sebagai hal yang "keliru, tercela, dan tidak dapat diterima begitu saja."
"Tuduhan Netanyahu terhadap Presiden Macron adalah keliru, tercela, dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Yang dibutuhkan saat ini adalah keseriusan serta tanggung jawab dari pihak Israel," bunyi pernyataan resmi Elysee, Rabu (20/8).
Baca Juga:
Pihak Elysee juga menegaskan bahwa Prancis akan senantiasa melindungi seluruh warganya, termasuk komunitas Yahudi, serta mengutuk segala bentuk antisemitisme.
Pemerintah Prancis menilai bahwa tuduhan Netanyahu tidak berdasar dan sarat muatan politis yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut.
Dalam isi suratnya kepada Macron, Netanyahu mengkritik rencana pengakuan Palestina oleh Prancis. Ia menyebut langkah tersebut dapat memperburuk situasi dan menjadi "hadiah" bagi kelompok Hamas.
"Seruan Anda untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan... mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalanan Anda," tulis Netanyahu sebagaimana dikutip dari Politico.
Langkah Prancis bukanlah satu-satunya. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah negara telah menyatakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina.
Inggris, Portugal, Malta, Kanada, dan Australia tercatat mengikuti jejak yang sama.
Sejak eskalasi konflik di Gaza pada 2024, lebih dari 10 negara tambahan telah memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional