Wali Kota Medan Pastikan Tak Ada Kenaikan PBB: Fokus Perkuat PAD Tanpa Membebani Warga

MEDAN — Kabar baik datang bagi masyarakat Kota Medan.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik untuk tahun ini maupun dalam waktu dekat.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, khususnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang pemerintah daerah menaikkan PBB secara signifikan, apalagi hingga di atas 100 persen.

"Pada kondisi saat ini, SE Mendagri itu merupakan hal yang baik dan kami di Pemko Medan akan patuhi sepenuhnya. Tidak akan ada kenaikan PBB tahun ini," ujar Rico Waas, Selasa (26/8/2025).

Wali Kota Rico Waas menuturkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi warga Medan yang dinilainya masih belum sepenuhnya pulih.

"Daya beli masyarakat saat ini masih tertatih. Maka, kami tidak ingin menambah beban dengan menaikkan PBB. Ini adalah bentuk empati dan keberpihakan kepada rakyat," jelasnya.

Lebih lanjut, Rico menyampaikan bahwa Pemko Medan saat ini fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor yang sudah ada, tanpa harus menambah beban pajak masyarakat.

"Fokus kami adalah menertibkan dan memaksimalkan potensi pajak yang ada. Jangan sampai terjadi kebocoran, terutama di sektor PBB. Kita optimalkan yang sudah ada terlebih dahulu," tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa sektor-sektor yang akan diperkuat antara lain BPHTB, pajak restoran, pajak hotel, dan berbagai sumber pajak lainnya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Masih banyak potensi di dalam Bapenda. Kami akan tata lebih rapi dulu agar sistem menjadi sehat dan akuntabel. Kenaikan PBB bukan opsi saat ini," imbuh Rico.

Saat ditanya mengenai potensi kenaikan PBB di tahun 2026, Rico menyampaikan bahwa saat ini pihaknya belum menyusun rencana ke arah tersebut.

"Untuk tahun depan juga belum ada rencana menaikkan PBB. Fokus kami masih pada penataan internal dan penguatan sistem. Kita ingin pastikan keuangan daerah dikelola secara efisien dan berpihak kepada masyarakat," tutupnya.*