Konferensi Internasional Selat Malaka 2026 Hasilkan 10 Resolusi dan 10 Rekomendasi Kebijakan
KEPULAUAN RIAU Konferensi Internasional mengenai Selat Malaka yang pertama atau 1st International Conference on The Strait of Malacca (I
PEMERINTAHAN
MEDAN — Kabar baik datang bagi masyarakat Kota Medan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik untuk tahun ini maupun dalam waktu dekat.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, khususnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang pemerintah daerah menaikkan PBB secara signifikan, apalagi hingga di atas 100 persen.
"Pada kondisi saat ini, SE Mendagri itu merupakan hal yang baik dan kami di Pemko Medan akan patuhi sepenuhnya. Tidak akan ada kenaikan PBB tahun ini," ujar Rico Waas, Selasa (26/8/2025).
Wali Kota Rico Waas menuturkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi warga Medan yang dinilainya masih belum sepenuhnya pulih.
"Daya beli masyarakat saat ini masih tertatih. Maka, kami tidak ingin menambah beban dengan menaikkan PBB. Ini adalah bentuk empati dan keberpihakan kepada rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, Rico menyampaikan bahwa Pemko Medan saat ini fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor yang sudah ada, tanpa harus menambah beban pajak masyarakat.
"Fokus kami adalah menertibkan dan memaksimalkan potensi pajak yang ada. Jangan sampai terjadi kebocoran, terutama di sektor PBB. Kita optimalkan yang sudah ada terlebih dahulu," tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa sektor-sektor yang akan diperkuat antara lain BPHTB, pajak restoran, pajak hotel, dan berbagai sumber pajak lainnya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Masih banyak potensi di dalam Bapenda. Kami akan tata lebih rapi dulu agar sistem menjadi sehat dan akuntabel. Kenaikan PBB bukan opsi saat ini," imbuh Rico.
Saat ditanya mengenai potensi kenaikan PBB di tahun 2026, Rico menyampaikan bahwa saat ini pihaknya belum menyusun rencana ke arah tersebut.
"Untuk tahun depan juga belum ada rencana menaikkan PBB. Fokus kami masih pada penataan internal dan penguatan sistem. Kita ingin pastikan keuangan daerah dikelola secara efisien dan berpihak kepada masyarakat," tutupnya.*
(sp/a008)
KEPULAUAN RIAU Konferensi Internasional mengenai Selat Malaka yang pertama atau 1st International Conference on The Strait of Malacca (I
PEMERINTAHAN
BATU BARA Menurut informasi, kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Umum Simpang Sei BejangkarTanjung Tiram, tepatnya di sekita
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengungkap dugaan pungutan liar atau pungli terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) K
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kolonel TNI Harfan Bahar didakwa membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Milite
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan melalui pembenahan infrastruktur drainase di sejumlah
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kredit Multi Gu
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 29 September 2026. Rupiah bahkan
EKONOMI
MEDAN Seorang perempuan asal Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, Wulamsari (27), diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan
PERISTIWA
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula M
PEMERINTAHAN