Eks Ketua MA Nepal Dilantik Jadi Perdana Menteri Sementara, Perempuan Pertama Pimpin Negara Usai Kerusuhan

MEDAN – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Nepal resmi memiliki perdana menteri perempuan.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, dilantik sebagai perdana menteri sementara pada Jumat (12/9/2025), menyusul kerusuhan besar yang mengguncang ibu kota dan menewaskan puluhan orang.

Pelantikan Karki dilakukan melalui upacara singkat di Kathmandu setelah tercapainya kesepakatan antara Presiden Nepal Ram Chandra Poudel dan perwakilan kelompok demonstran antikorupsi.

Baca Juga:

• Barang Mewah Para Koruptor Dilelang KPK! Cek Jadwal dan Cara Daftarnya di Sini!

Proses tersebut difasilitasi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, dan melalui serangkaian konsultasi hukum intensif.

"Pengangkatan ini menjadi langkah penting menuju transisi damai dan pemulihan demokrasi," demikian pernyataan resmi Kantor Presiden.

Karki akan memimpin pemerintahan transisi hingga pemilu umum yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026, menggantikan PM KP Sharma Oli yang mengundurkan diri usai gelombang unjuk rasa nasional.

Nepal dilanda kerusuhan hebat sejak Senin (8/9/2025), dipicu oleh ketimpangan sosial dan korupsi yang memburuk, terutama di kalangan pejabat tinggi.

Ketegangan meningkat tajam ketika pemerintah memutus akses ke 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook.

Larangan itu sempat dicabut, namun amarah publik telanjur meluap. Massa membakar gedung parlemen, kantor pemerintahan, hingga fasilitas umum di Kathmandu dan sekitarnya.

Berdasarkan laporan terbaru, lebih dari 50 orang tewas dalam kerusuhan. Ratusan lainnya luka-luka dan 12.533 narapidana kabur dari penjara yang dibobol saat kekacauan.

Sebagai buntut dari krisis ini, Parlemen Nepal resmi dibubarkan pada Jumat malam (12/9/2025).

Sushila Karki, 73 tahun, dikenal luas sebagai figur bersih dan vokal dalam pemberantasan korupsi.

Dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal pada 2016, menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.

Latar belakang Karki yang dekat dengan dinasti politik Koirala dari Partai Kongres Nepal serta dukungan dari generasi muda, terutama mahasiswa, menjadikannya simbol harapan akan perubahan.

"Karki dipilih karena integritasnya dan keberanian melawan status quo," ujar seorang pengamat politik Nepal kepada BBC.

Dalam pernyataan publik pertamanya sebagai PM, Karki menyatakan akan menunjuk kabinet transisi dalam beberapa hari ke depan, dengan prioritas pada pemulihan stabilitas, rekonstruksi, dan proses keadilan terhadap pelaku kekerasan.

Tantangan utama yang dihadapi Karki tak ringan. Selain harus memulihkan ketertiban umum, ia juga bertugas mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang rusak akibat skandal korupsi dan pembungkaman kebebasan sipil.

Pada Selasa (9/9/2025), Karki mengunjungi lokasi kerusuhan yang menewaskan 19 orang dan menjenguk korban luka di rumah sakit. Aksinya mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Namun, situasi di Kathmandu masih tegang dan belum sepenuhnya kondusif.

Militer terus berpatroli dan pembatasan akses masih diberlakukan di beberapa titik, meski sempat dilonggarkan untuk memberi ruang warga membeli kebutuhan pokok.

Meski dikenal bersih, karier Karki juga tak lepas dari badai politik. Ia sempat menghadapi proses pemakzulan selama hampir 11 bulan masa jabatannya sebagai hakim agung, meski akhirnya tidak terbukti bersalah.

Ia juga merupakan istri dari Durga Subedi, salah satu tokoh senior Partai Kongres Nepal. Namun, Karki kerap menegaskan bahwa ia tidak menjadi perpanjangan tangan partai manapun.

"Saya berdiri untuk hukum, bukan untuk kekuasaan," ujar Karki dalam wawancara terdahulu.

Masyarakat internasional menyambut baik penunjukan Karki sebagai pemimpin transisi.

Namun, banyak pihak menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap proses politik menjelang pemilu, agar tidak disusupi oleh kekuatan lama yang dituding sebagai akar masalah.

Sementara itu, Generasi Z di Nepal yang menjadi motor utama demonstrasi, menaruh harapan besar pada pemimpin baru.

"Ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, tapi perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi Nepal," ujar aktivis mahasiswa dalam pernyataan yang dikutip Reuters.

Kini, bola ada di tangan Karki. Mampukah ia membawa Nepal keluar dari krisis dan mengantarkannya menuju pemilu yang adil dan damai?*

(km/a008)

Barang Mewah Para Koruptor Dilelang KPK! Cek Jadwal dan Cara Daftarnya di Sini!

Kasus Penjualan Aset PTPN I ke Ciputra Land Resmi Masuk Tahap Penyidikan di Sumut

Boyamin Serahkan Bukti Baru Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 ke KPK

Bendera One Piece Jadi Simbol Protes Global, Dari Indonesia Hingga Nepal dan Prancis

Jokowi Blak-blakan Soal RUU Perampasan Aset? "Ini Sangat Penting untuk Berantas Korupsi"

KPK Ungkap Dugaan Modus Korupsi Haji Khusus 2024: Jamaah Baru Bisa Langsung Berangkat