Harga Sembako Merangkak Naik, Cabai Rawit Tembus Rp64 Ribu per Kg
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau masih tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS
EKONOMI
SOLO - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang kini menjadi perhatian publik dan salah satu tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh pada 25–31 Agustus lalu.
Dalam pernyataannya di Solo, Jumat (12/9), Jokowi menekankan pentingnya RUU ini sebagai alat hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia berharap DPR segera menindaklanjuti pembahasannya, demi memenuhi aspirasi masyarakat.
"Saya mendukung penuh dibahasnya kembali RUU Perampasan Aset karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat penting," kata Jokowi.
Sudah 3 Kali Dorong, Tapi DPR Tak Kunjung Bahas
Jokowi mengungkapkan bahwa dorongan dari pihak pemerintah terhadap RUU ini sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, menurutnya, surat resmi dari Presiden sudah dikirim ke DPR sejak Juni 2023, namun tidak mendapatkan tindak lanjut dari fraksi-fraksi partai politik di parlemen.
"Kita sudah tiga kali mendorong. Pada Juni 2023, kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera dibahas. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu," ungkapnya.
Saat ditanya alasan mandeknya pembahasan, Jokowi menyebut hambatan justru bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari partai politik di DPR.
"Ya fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu biasanya atas perintah ketua umum partai," tambahnya.
RUU Perampasan Aset Jawaban Atas Tuntutan Publik
Jokowi menilai bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset kini menjadi desakan masyarakat luas, terutama pasca-maraknya demonstrasi anti-korupsi beberapa waktu lalu. Ia berharap RUU ini bisa segera disahkan untuk memberi efek jera kepada koruptor.
"Saya kira sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan luas publik untuk segera diselesaikan," ujar Jokowi.
"Kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa hartanya dirampas," tutupnya.
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau masih tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) tidak hanya berfokus pada fungsi advokasi, tetap
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Service dalam ajang National Governance Awards di Jakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah vendor smartphone Android, termasuk Xiaomi, Oppo, dan Vivo, bekerja sama dalam sebuah inisiatif bersama untuk mengatasi
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat pemeriksaan terhadap sejumlah pemilik biro perjalanan haji dan umrah dalam penyid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel dan mencabut izin usaha klub malam White Rabbit yang berlokasi di kawasan Pantai Indah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kinerja pasar saham Indonesia sepanjang pekan ini tertekan cukup dalam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memperluas penanganan perkara jaringan bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko E
HUKUM DAN KRIMINAL
NEW YORK Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak penghentian seluruh serangan di Lebanon menyusul
INTERNASIONAL