Medan – Polda Sumut menanggapi tudingan yang menyebutkan adanya keterlibatan pihak kepolisian, yang dijuluki ‘partai coklat’, dalam pemenangan pasangan calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1, Bobby Nasution dan Surya. Polda Sumut dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tetap netral dalam kontestasi politik, termasuk dalam Pilkada 2024.
Kombes Hadi Wahyudi, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, menyampaikan bahwa Polri, sebagai institusi, tidak terlibat dalam politik praktis. Menurutnya, setiap anggota Polri diwajibkan untuk menjaga netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Netralitas ini, lanjutnya, selalu disosialisasikan kepada seluruh anggota Polri agar tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilkada.
“Polri tidak terlibat dalam politik praktis. Kami tetap fokus pada tugas utama kami, yaitu memberikan pengamanan untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan aman, damai, dan bermartabat,” ujar Hadi di Medan, Jumat (29/11/2024).
Baca Juga:
Hadi menambahkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi di kalangan personel Polri tentang pentingnya menjaga netralitas, termasuk melalui platform media sosial. Sebagai contoh, Polri melarang anggotanya untuk berpose atau melakukan aktivitas yang dapat menampilkan simbol-simbol atau dukungan terhadap pasangan calon tertentu, termasuk nomor urut calon.
“Setiap anggota Polri dilatih untuk tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam cara berfoto agar tidak menampilkan simbol-simbol yang berhubungan dengan peserta pemilu,” jelasnya. “Tugas utama kami adalah menjaga keamanan dan kelancaran setiap tahapan Pilkada.”
Baca Juga:
Tudingan keterlibatan Polri dalam memenangkan pasangan Bobby-Surya ini muncul setelah beberapa pihak mengaitkan kemenangan sementara pasangan tersebut dalam Pilgub Sumut dengan pengaruh ‘partai coklat’, julukan untuk Polri yang sering kali terlibat dalam berbagai isu politik. Dalam hasil quick count terbaru, pasangan Bobby-Surya tercatat unggul dengan selisih yang signifikan.
Polda Sumut menegaskan bahwa pengamanan Pilkada adalah tanggung jawab mereka dan mereka akan terus berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada, baik itu KPU maupun Bawaslu, untuk memastikan proses demokrasi berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(JOHANSIRAIT)
JAMBI Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79 tahun 2025, Divisi Humas Polri menyelenggarakan Lomba Konten Kreatif Nasional bertem
Nasional
JAMBI Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) di Aula Lanta
Nasional
KUPANG Proses hukum terhadap Stefani alias Fani (20), mahasiswi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap ana
Hukum dan Kriminal
BANTEN Kasus penipuan dengan modus love scamming kembali terjadi. Kali ini menimpa Staf Media Pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Kani
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun proyek percontohan rumah subs
Nasional
MALUKU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah barat laut Tanimbar, Maluku, pada Kamis malam (12/6/2025). Berdasarkan i
Peristiwa
SAMARINDA Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen menuai respons kritis dari kalangan akademisi d
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, melayangkan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) merek
Nasional
AHMEDABAD Di tengah duka mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Air India Penerbangan AI171 di Ahmedabad, secercah harapan muncul. Tim p
Internasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang
Nasional
