JAKARTA –Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, berhasil menggagalkan keberangkatan 23 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang sebagian besar akan dipaksa bekerja di sektor judi online (judol) dan penipuan daring (scammer). Polisi menyebutkan bahwa mereka akan dikirim ke sejumlah negara, terutama di Asia Tenggara, dengan tawaran gaji tinggi, tetapi tanpa pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang akan dijalani.
Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Reza Pahlevi, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pendalaman tim, ada tujuh orang yang akan berangkat ke Thailand untuk bekerja sebagai admin judi online, sementara lima orang lainnya ditujukan ke Kamboja sebagai bagian dari sindikat penipuan daring. Para calon PMI ini, menurut Reza, sebagian besar tidak mengetahui latar belakang pekerjaan yang sebenarnya.
“Yang dari pendalaman tim, diketahui tujuh orang itu ke destinasi negara Thailand, itu sebagai admin judi online, dan lima orang ke negara Kamboja sebagai bagian dari sindikat scammer,” ungkap Reza di kantor Polresta Bandara Soetta, Sabtu (9/11/2024). “Jadi, dari pendalaman tim untuk pencegahan tanggal 5 sampai 8 ini, memang dominan akan dipekerjakan di sektor admin perjudian online dan scam,” lanjutnya.
Baca Juga:
Polisi mengungkapkan bahwa para calon PMI tersebut diiming-imingi gaji antara Rp 6 juta hingga Rp 7 juta per bulan, namun mereka tidak mengetahui secara pasti jenis pekerjaan yang akan mereka jalani. Mereka hanya diminta untuk menunjukkan keterampilan dalam mengoperasikan komputer.
“Pada saat direkrut, mereka diminta menunjukkan keterampilan mengoperasikan komputer. Mereka berpikir bahwa pekerjaan ini tidak jauh dari operator kantor atau admin komputer,” jelas Reza. “Namun mereka tidak mengetahui bahwa pekerjaan mereka sebenarnya berhubungan dengan judi online atau penipuan daring.”
Baca Juga:
Reza juga mengungkapkan bahwa terdapat sembilan negara yang sering menjadi tujuan keberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal. Negara-negara di Asia Tenggara menjadi destinasi utama, dengan Thailand, Kamboja, dan Malaysia tercatat sebagai negara tujuan paling banyak.
“Untuk pencegahan kali ini, ada sembilan negara yang menjadi destinasi. Di antaranya, Thailand tujuh orang, Korea Selatan dua orang, Uni Emirat Arab dua orang, Singapura satu orang, China satu orang, Dubai dua orang, Malaysia dua orang, Kamboja lima orang, dan Bahrain satu orang,” papar Reza.
Meski berhasil menggagalkan keberangkatan para calon pekerja ilegal, Polresta Bandara Soetta belum berhasil menangkap pelaku yang bertanggung jawab atas perekrutan dan pemberangkatan calon TKI ilegal tersebut. Reza menyebutkan bahwa pelaku masih berada di luar negeri dan pihak kepolisian sedang melakukan pengejaran.
“Kami belum mengamankan pelaku, karena banyak di antara mereka yang sudah berada di luar negeri. Kami terus menelusuri dan bekerja sama dengan pihak berwenang di luar negeri,” ujarnya.
Polresta Bandara Soetta mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari informasi terkait pekerjaan di luar negeri. Banyak penipuan yang dilakukan oleh sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menawarkan pekerjaan yang menggiurkan namun sebenarnya merupakan pekerjaan ilegal atau berisiko tinggi.
“Masih banyak saudara-saudara kita yang ingin mengadu nasib di perantauan, namun sangat disayangkan banyak oknum yang mengambil keuntungan dari praktik pemberangkatan secara nonprosedural ini,” tegas Reza. “Kami mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan memverifikasi setiap tawaran pekerjaan yang diterima melalui media sosial atau platform daring lainnya.”
Dengan gagalnya pemberangkatan 23 calon TKI ilegal ini, diharapkan dapat mencegah semakin banyaknya korban yang terjebak dalam sindikat judi online dan penipuan daring yang telah merugikan banyak pihak, terutama pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam praktik tersebut.
Polresta Bandara Soetta berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, yang menjadi pintu gerbang utama keberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Pemeriksaan ketat terhadap dokumen dan latar belakang calon pekerja migran akan terus dilakukan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang dan keberangkatan PMI ilegal ke luar negeri.
Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk memastikan proses pemberangkatan pekerja migran yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
Artikel ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan dan tidak mudah tergiur oleh janji gaji besar tanpa memahami jenis pekerjaan yang sebenarnya.
(N/014)
BINJAI Sebuah video yang memperlihatkan empat pria mengaku warga Kota Binjai, Sumatera Utara, terlantar di Kamboja menjadi viral di media s
Peristiwa
JAKARTA Seorang wanita bernama Ambarwati melaporkan oknum anggota Polri berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial GMI ke Polda Metro Jaya
Hukum dan Kriminal
SUMEDANG Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189, wilayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Peristiwa
JAKARTA Tanggapan terus mengalir terkait isu potensi masuknya TNI ke ranah pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Pendidikan
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presid
Nasional
INDRAMAYU Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menggelar apel besar inventarisasi kendaraan dinas di area Parkiran Sport Center, Selasa
Pemerintahan
Oleh Denny Iskandar SH MHMASYARAKAT yang bertempat tinggal di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPNII, atau yang diklaim masih tercatat sebag
Opini
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Bapak Syafrizal, SE, M.AP secara resmi menutup perhel
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago memberikan teguran keras kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dala
Pemerintahan
JAKARTA Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PC
Nasional
