Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara
PEMATANGSIANTAR Sebuah mobil mewah milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, ditemukan dan disita oleh penyidik Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Seorang wanita bernama Ambarwati melaporkan oknum anggota Polri berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial GMI ke Polda Metro Jaya.
GMI diduga melakukan penipuan dalam transaksi jual beli mobil bekas melalui media sosial.
Tak hanya melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Ambar juga mengadukan GMI ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya karena statusnya sebagai anggota aktif yang berdinas di Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).
Ambar mengungkapkan bahwa dirinya tertarik membeli mobil Wuling Alvez yang diiklankan oleh pelaku melalui marketplace Facebook.
Keduanya bertemu pada 7 Maret 2025 di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, lalu bersama menuju Karawang untuk mengecek unit kendaraan.
"Setelah cek mobil di Karawang, barangnya oke saya bayar hampir Rp 100 juta," ujarnya, Selasa (29/4/2025).
Namun, setelah pembayaran, pelaku melarang Ambar membawa mobil dengan alasan dokumen kendaraan belum lengkap dan hanya memiliki STNK serta dua kunci.
GMI juga menakut-nakuti korban bahwa mobil bisa ditarik leasing.
Merasa terhipnotis dan takut, Ambar akhirnya menuruti permintaan GMI dan menitipkan kendaraan yang sudah dibelinya.
Namun dua hari kemudian, pelaku mengaku bahwa mobil tersebut bermasalah dan berjanji akan mengembalikan uang Ambar.
Selama bulan Maret, Ambar terus menagih, namun pelaku selalu menghindar.
PEMATANGSIANTAR Sebuah mobil mewah milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, ditemukan dan disita oleh penyidik Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkung
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakuka
POLITIK