KPK Ungkap Syarat Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Tak Bisa Dilakukan Sembarangan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT – Sosok Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, menjadi perhatian publik setelah Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Di tengah proses hukum yang berjalan, Tiorita disebut berpotensi mengemban tugas sebagai kepala daerah untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan.
Saat ditemui wartawan di Rumah Dinas Bupati Langkat, Jumat (3/7/2026), Tiorita tampak tak kuasa menahan air mata ketika dimintai tanggapan mengenai penangkapan Syah Afandin.
"Saya menghormati asas praduga tak bersalah. Saya berdoa khususnya untuk Kabupaten Langkat, agar Pak Bupati selalu dalam lindungan Allah SWT," ujar Tiorita dengan suara bergetar.Baca Juga:
Ia juga berharap keluarga Syah Afandin diberikan ketabahan menghadapi ujian tersebut. Menurutnya, terakhir kali bertemu dengan Ondim terjadi saat peringatan Hari Bhayangkara beberapa hari lalu.
"Semoga Pak Bupati sehat, jaga kesehatan dan selalu berdoa. Langkat harus tetap kuat, maju dan semakin sejahtera," ucapnya.
Sementara itu, KPK mengungkapkan bahwa dalam OTT tersebut pihaknya mengamankan tujuh orang, terdiri dari Bupati Langkat, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta lima pihak swasta. Operasi dilakukan di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara tersebut diduga berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.
Selain mengamankan para pihak, penyidik juga menemukan uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek untuk kepala daerah. Syah Afandin kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan.
Berpotensi Jalankan Tugas Kepala Daerah
Dengan proses hukum yang tengah dihadapi Syah Afandin, Tiorita Surbakti berpeluang menjalankan tugas pemerintahan sebagai pelaksana tugas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila nantinya ditetapkan oleh pemerintah.
Profil Tiorita Surbakti
Tiorita Surbakti lahir pada 29 Juni 1969 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Langkat periode 2025–2030. Sebelum terjun ke dunia politik, ia berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pernah menjabat Kepala Puskesmas Kuala, Kabupaten Langkat.
Setelah mengundurkan diri sebagai PNS pada 2020, Tiorita aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik. Ia pernah memimpin TP PKK Kabupaten Langkat, Dekranasda, Bunda PAUD, Yayasan Kanker Indonesia cabang Langkat, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat.
Dalam Pilkada 2024, Tiorita mendampingi Syah Afandin dan berhasil memenangkan kontestasi hingga resmi menjabat sebagai Wakil Bupati Langkat.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anda sedang mencari berbagai jenis kain tenun Angkola? Barangkali untuk keperluan acara adat, dll. Atau mungkin rindu dengan aneka j
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat dalam Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrian
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan peluang koperasi untuk masuk ke sektor pertambangan, energi, hingga indus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan dari anggota Komisi XI DPR RI saat membahas kebijakan penempatan S
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo berencana kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk ketiga kalinya terkait penetapan status tersan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono angkat bicara terkait kabar yang beredar mengenai dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipa
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di berbagai daerah yang mengalami krisis murid
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons sorotan terkait rumah milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
NASIONAL