Arsul Sani Ungkap Temuan MK: Tak Ditemukan Bukti Meyakinkan Ijazah SMA Gibran dari Luar Negeri
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA – Bupati Langkat Syah Afandin tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/7/2026), usai terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara. Kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Syah Afandin tiba sekitar pukul 14.22 WIB menggunakan mobil minibus berwarna hitam. Kendaraan yang membawanya langsung masuk ke area basement Gedung Merah Putih KPK sehingga tidak sempat terlihat oleh awak media.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Bupati Langkat telah tiba di kantor lembaga antirasuah tersebut.Baca Juga:
"Bupati Langkat, salah satu yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 14.30 WIB," ujar Budi, Jumat (3/7/2026).
Menurut Budi, Syah Afandin selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lanjutan bersama penyidik KPK guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap proyek pada sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Langkat, khususnya di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
Selain mendalami dugaan suap proyek, penyidik juga menelusuri adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Bupati Langkat.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan tujuh orang yang terdiri dari Bupati Langkat, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta lima pihak swasta.
Seluruh pihak diamankan dari tiga lokasi berbeda, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.
Tak hanya itu, penyidik KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan fee proyek dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.
Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.* (oz/dh)
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK
LABUHANBATU SELATAN Kecelakaan tunggal Bus Bintang Utara nomor polisi BK 7089 UD terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kampung Mang
PERISTIWA
JAKARTA Sejumlah purnawirawan TNI turut hadir bersama prajurit aktif dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasiona
NASIONAL
BANDA ACEH Warga menemukan dua benda berbahan besi yang diduga merupakan mortir di pinggir Sungai Krueng Aceh, Kota Banda Aceh. Polisi lan
PERISTIWA
TAPANULI UTARA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA) tidak hanya be
EKONOMI
JAKARTA Pidana kerja sosial (PKS) mulai disiapkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Penerapannya tidak ha
NASIONAL