Lantik Istri dan Sepupu Jadi Pejabat, Wali Kota Bima Akhirnya Buka Suara
BIMA Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN – Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan sepanjang semester I 2026.
Kenaikan laporan tersebut mencapai 118,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Ombudsman Sumut mencatat sebanyak 725 aduan telah diterima dari masyarakat terkait berbagai persoalan pelayanan publik.Baca Juga:
Kepala Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi Adnin, mengatakan dari total aduan tersebut terdapat 353 laporan masyarakat yang masuk melalui berbagai mekanisme, mulai dari laporan reguler, Respons Cepat Ombudsman, hingga Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).
Selain itu, Ombudsman Sumut juga menerima 399 layanan nonlaporan yang terdiri dari konsultasi masyarakat dan tembusan informasi.
Menurut Herdensi, meningkatnya jumlah aduan masyarakat menunjukkan adanya dua kondisi yang berjalan bersamaan.
Pertama, kesadaran masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan publik semakin meningkat.
Kedua, masih terdapat persoalan pelayanan yang perlu mendapat perhatian dari penyelenggara negara.
"Kami pastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan profesional. Selain itu, penyelenggara pelayanan publik juga terus kita dorong untuk melakukan perbaikan," kata Herdensi, Selasa (7/7/2026).
Berdasarkan data Ombudsman Sumut, persoalan hak sipil dan politik menjadi kategori laporan terbanyak dengan jumlah 66 laporan.
Selanjutnya, laporan terkait administrasi kependudukan mencapai 46 laporan.
Kemudian persoalan agraria, pertanahan, dan tata ruang sebanyak 32 laporan.
BIMA Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BAPERA bersama Satuan Mahasiswa (SATMA) BAPERA Kabupaten Batu Bara menyampaikan pernyataan sikap
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Sebuah mobil mewah milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, ditemukan dan disita oleh penyidik Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkung
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL