Respons Isu Lapas Labuhan Ruku, DPD BAPERA Batu Bara: Jangan Mudah Percaya Informasi Tanpa Bukti
BATU BARA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BAPERA bersama Satuan Mahasiswa (SATMA) BAPERA Kabupaten Batu Bara menyampaikan pernyataan sikap
NASIONAL
BINJAI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Minggu (6/7/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Binjai Hj. Gusuartini Br Surbakti tersebut menjadi forum bagi setiap fraksi untuk menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran Pemerintah Kota Binjai selama tahun 2025.Baca Juga:
Fraksi PKS menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara Abdul Rahim, S.Si.
Dalam penyampaiannya, ia mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemko Binjai.
Namun, pihaknya menilai masih terdapat beberapa program yang perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
"Fraksi PKS mengapresiasi beberapa capaian pembangunan Pemko Binjai. Meski demikian, kami mencermati masih ada program yang realisasinya belum optimal dan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil," ujar Abdul Rahim.
Menurut Fraksi PKS, realisasi anggaran tidak cukup hanya dilihat dari besarnya penyerapan, tetapi juga harus diukur dari dampak nyata yang diterima masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2025.
Salah satunya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Binjai untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan daerah tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS meminta agar belanja daerah lebih diarahkan pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
BATU BARA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BAPERA bersama Satuan Mahasiswa (SATMA) BAPERA Kabupaten Batu Bara menyampaikan pernyataan sikap
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Sebuah mobil mewah milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, ditemukan dan disita oleh penyidik Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkung
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL