Fraksi PKS DPRD Binjai Soroti Penggunaan Anggaran 2025, Minta Program Lebih Dirasakan Masyarakat

BINJAI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Minggu (6/7/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Binjai Hj. Gusuartini Br Surbakti tersebut menjadi forum bagi setiap fraksi untuk menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran Pemerintah Kota Binjai selama tahun 2025.

Baca Juga:

• DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja

Fraksi PKS menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara Abdul Rahim, S.Si.

Dalam penyampaiannya, ia mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemko Binjai.

Namun, pihaknya menilai masih terdapat beberapa program yang perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.

"Fraksi PKS mengapresiasi beberapa capaian pembangunan Pemko Binjai. Meski demikian, kami mencermati masih ada program yang realisasinya belum optimal dan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil," ujar Abdul Rahim.

Menurut Fraksi PKS, realisasi anggaran tidak cukup hanya dilihat dari besarnya penyerapan, tetapi juga harus diukur dari dampak nyata yang diterima masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2025.

Salah satunya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Binjai untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan daerah tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar belanja daerah lebih diarahkan pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Fraksi PKS juga menyoroti persoalan banjir dan pengelolaan sampah yang dinilai masih membutuhkan evaluasi menyeluruh agar penanganannya lebih terencana dan terintegrasi.

Tidak hanya itu, aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran juga menjadi perhatian.

Fraksi PKS meminta Pemko Binjai memperkuat keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.

"Anggaran itu amanah rakyat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya. Jangan hanya habis di belanja rutin dan seremonial," tegas Abdul Rahim.

Dalam rekomendasinya, Fraksi PKS meminta Pemko Binjai memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas yang menyentuh masyarakat bawah serta meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Fraksi PKS berharap evaluasi terhadap LPJ Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ke depan.

Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Wali Kota Binjai terhadap pandangan umum seluruh fraksi DPRD.* (ad)

DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja

Satresnarkoba Polres Binjai Tangkap Terduga Pengedar Sabu 10,07 Gram Lewat Operasi Undercover Buy

Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih

Samuel Silaen: Negara Harus Dikelola dengan Meritokrasi, Bukan Kepentingan Politik

Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan

Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh