DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, mulai dari sektor ekonomi, politik hingga pembangunan nasional.
Menurut Silaen, negara harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Ia menilai sistem pemerintahan yang sehat harus menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya, bukan berdasarkan kedekatan politik maupun kepentingan tertentu.Baca Juga:
"Saya sering bertanya, perusahaan mana di dunia ini yang mau dikelola seperti tata kelola negara yang kita lihat sekarang? Kalau sebuah perusahaan menempatkan orang bukan berdasarkan kemampuan, tetapi karena kedekatan politik atau nepotisme, saya yakin perusahaan itu tidak akan bertahan lama, bahkan bisa bangkrut dalam hitungan bulan," ujar Samuel F. Silaen kepada awak media di Jakarta, Senin (7/7/2026).
Silaen mengatakan, kualitas sebuah negara maupun organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berada di posisi strategis.
Karena itu, jabatan publik tidak boleh dipandang sebagai bentuk penghargaan atas dukungan politik, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan oleh individu yang memiliki kapasitas dan integritas.
"Jabatan publik bukan hadiah atas loyalitas politik. Jabatan adalah amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi. Kalau prinsip meritokrasi ditinggalkan, maka pelayanan publik ikut menurun dan kualitas kebijakan menjadi tidak optimal," katanya.
Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain persoalan birokrasi, Samuel Silaen juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam harus dikelola sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Saya melihat ada kecenderungan sebagian oknum lebih fokus mengejar kepentingan pribadi daripada menjaga kekayaan negara. Padahal sumber daya alam adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang harus dikelola secara bertanggung jawab," tegasnya.
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakuka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Republik Indonesia mulai memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai garda depan dalam penyelesaian berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari peke
NASIONAL
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI