Samuel Silaen: Negara Harus Dikelola dengan Meritokrasi, Bukan Kepentingan Politik

JAKARTA – Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, mulai dari sektor ekonomi, politik hingga pembangunan nasional.

Menurut Silaen, negara harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Ia menilai sistem pemerintahan yang sehat harus menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya, bukan berdasarkan kedekatan politik maupun kepentingan tertentu.

Baca Juga:

• Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan

"Saya sering bertanya, perusahaan mana di dunia ini yang mau dikelola seperti tata kelola negara yang kita lihat sekarang? Kalau sebuah perusahaan menempatkan orang bukan berdasarkan kemampuan, tetapi karena kedekatan politik atau nepotisme, saya yakin perusahaan itu tidak akan bertahan lama, bahkan bisa bangkrut dalam hitungan bulan," ujar Samuel F. Silaen kepada awak media di Jakarta, Senin (7/7/2026).

Silaen mengatakan, kualitas sebuah negara maupun organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berada di posisi strategis.

Karena itu, jabatan publik tidak boleh dipandang sebagai bentuk penghargaan atas dukungan politik, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan oleh individu yang memiliki kapasitas dan integritas.

"Jabatan publik bukan hadiah atas loyalitas politik. Jabatan adalah amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi. Kalau prinsip meritokrasi ditinggalkan, maka pelayanan publik ikut menurun dan kualitas kebijakan menjadi tidak optimal," katanya.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain persoalan birokrasi, Samuel Silaen juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam harus dikelola sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Saya melihat ada kecenderungan sebagian oknum lebih fokus mengejar kepentingan pribadi daripada menjaga kekayaan negara. Padahal sumber daya alam adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang harus dikelola secara bertanggung jawab," tegasnya.

Menurut dia, penyalahgunaan kewenangan yang tidak ditangani secara serius dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berlaku secara adil tanpa melihat latar belakang politik maupun jabatan seseorang.

"Hukum harus menjadi panglima. Kalau memang ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi, penegakan hukum harus tegas, memberikan efek jera, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Silaen juga mendorong adanya audit independen terhadap berbagai kebijakan yang diduga memiliki dampak terhadap keuangan negara.

Menurutnya, proses pemeriksaan tersebut diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Ia berpandangan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari sistem perekrutan dan penempatan pejabat yang berbasis merit system.

Menurutnya, setiap jabatan harus diisi oleh orang yang memiliki kemampuan, pengalaman, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Di sisi lain, Silaen mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi.

"Kepercayaan publik adalah modal utama negara. Kalau tata kelola pemerintahan dibangun di atas keadilan, kompetensi, dan integritas, saya optimistis Indonesia mampu menjadi negara maju. Tetapi jika prinsip-prinsip itu diabaikan, masyarakat tentu akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara negara," katanya.

Ia menambahkan, pembenahan pemerintahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, penerapan meritokrasi, penegakan hukum yang adil, serta pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia.

Catatan Redaksi: Pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan dan analisis Samuel F. Silaen sebagai pengamat politik.

Isi pernyataan menjadi tanggung jawab narasumber dan disajikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat serta prinsip keberimbangan informasi.* (ad)

Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan

Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh

Disnaker Medan Gelar Walk-In Interview 8 Juli 2026, Ini Syarat dan Daftar Lowongannya

Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara

Wakapolda Aceh Sambut Kedatangan Mendagri Tito Karnavian, Tinjau Infrastruktur Bencana di Aceh

Bobby Nasution Bangun SMK Pariwisata Berasrama di Samosir, Seluruh Biaya Ditanggung Pemprov Sumut