Fraksi PKS DPRD Binjai Soroti Penggunaan Anggaran 2025, Minta Program Lebih Dirasakan Masyarakat

Fraksi PKS juga menyoroti persoalan banjir dan pengelolaan sampah yang dinilai masih membutuhkan evaluasi menyeluruh agar penanganannya lebih terencana dan terintegrasi.

Tidak hanya itu, aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran juga menjadi perhatian.

Fraksi PKS meminta Pemko Binjai memperkuat keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.

"Anggaran itu amanah rakyat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya. Jangan hanya habis di belanja rutin dan seremonial," tegas Abdul Rahim.

Dalam rekomendasinya, Fraksi PKS meminta Pemko Binjai memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas yang menyentuh masyarakat bawah serta meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Fraksi PKS berharap evaluasi terhadap LPJ Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ke depan.

Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Wali Kota Binjai terhadap pandangan umum seluruh fraksi DPRD.* (ad)

DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja

Satresnarkoba Polres Binjai Tangkap Terduga Pengedar Sabu 10,07 Gram Lewat Operasi Undercover Buy

Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih

Samuel Silaen: Negara Harus Dikelola dengan Meritokrasi, Bukan Kepentingan Politik

Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan

Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh