JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyebut kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih harus melalui proses negosiasi dengan otoritas Iran.
Hal ini disampaikan Boroujerdi merespons kondisi kapal tanker Indonesia, termasuk milik Pertamina, yang belum dapat melintas akibat situasi kawasan yang masih memanas.
"Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran," ujar Boroujerdi di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, seluruh negara yang kapalnya terdampak wajib mengikuti prosedur tersebut tanpa pengecualian. Pasalnya, kondisi di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini belum sepenuhnya normal.
"Mengingat Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja," tambahnya.
Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps menetapkan rute maritim alternatif di Selat Hormuz menjelang negosiasi Iran dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Kebijakan itu diambil karena adanya risiko ranjau laut di jalur pelayaran.
Namun hingga kini, Selat Hormuz belum bisa dibuka sepenuhnya. Ranjau laut yang dipasang saat konflik belum seluruhnya berhasil ditemukan dan dibersihkan.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan Pemerintah Iran telah merespons positif permintaan Indonesia agar kapal tanker nasional dapat melintas dengan aman.
Meski begitu, proses teknis dan operasional masih berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan kapal-kapal tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz.
Berdasarkan data pelacakan kapal, dua kapal tanker Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terpantau di lepas pantai Arab Saudi, sementara kapal Gamsunoro berada di perairan Uni Emirat Arab.*
(an/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima informasi mengenai meninggalnya tersangka kasus dugaan korupsi peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liqu
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Seorang pendaki asal Binjai, Sumatera Utara, Kris Biantoro (49), meninggal dunia saat turun dari puncak Taman Nasional Gunung
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Seni
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya pengadaan senil
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memberantas narkoba, perjudian, serta kej
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mencerminkan pende
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pengadaan kaos kaki y
NASIONAL
JAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menanggapi polemik Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 yang mengatur sy
NASIONAL
MALANG Tersangka kasus dugaan pornografi, Imam Muslimin atau yang dikenal dengan nama Yai Mim, meninggal dunia saat hendak menjalani pem
HUKUM DAN KRIMINAL
