BANDUNG -Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) mengambil langkah tegas dalam merespons kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran (Unpad) terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya akan mewajibkan seluruh peserta PPDS yang ingin mendaftar untuk terlebih dahulu menjalani tes kesehatan mental.
"Ini masalah kejiwaan, masalah mental. Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu," tegas Menkes Budi saat menghadiri silaturahmi di kediaman Presiden Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (11/4).
Baca Juga:
Sebagai langkah awal, Kemenkes telah membekukan sementara program PPDS anestesi di Unpad dan RSHS Bandung selama satu bulan guna melakukan evaluasi menyeluruh.
"Perbaikan pertama, kita membekukan dahulu anestesi di Unpad dan RSHS untuk melihat kekurangan mana yang harus diperbaiki," lanjut Menkes.
Pembekuan ini disebut krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa serta memastikan sistem pendidikan dokter spesialis lebih aman dan etis ke depannya.
Selain pembekuan program, Kemenkes juga akan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) milik pelaku sebagai bentuk sanksi keras.
"Dia tidak bisa praktik lagi," ujar Menkes, menekankan bahwa izin praktik kini berada di bawah kendali langsung Kemenkes sesuai dengan regulasi terbaru.
Menkeu Budi juga menyinggung bahwa pelanggaran serupa pernah terjadi di universitas lain, seperti Universitas Diponegoro (Undip), dan menyoroti perlunya tindakan tegas yang memberikan efek jera.
Menkes turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berjanji akan terus melakukan reformasi di sistem pendidikan kedokteran agar lebih berintegritas dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien.*
(bs)
Padangsidimpuan Sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kot
Nasional
PADANGSIDEMPUANProyek Rehabilitasi Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap di Desa Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidim
Nasional
JAKARTA Herlina, ibu dari Jorgiana Augustine, warga sipil yang ikut dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 dan kini ditetapkan sebagai tersangk
Nasional
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
JAKARTA Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 20152017, Herman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi ber
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH United Nations Childrens Fund (UNICEF) memberikan dukungan aktif kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan dan sosialisasi
Pemerintahan
JAKARTA Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakerna
Politik
MAKKAH Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zamzam di dalam koper ba
Internasional
MEDAN Sebanyak 3.596 Koperasi Merah Putih di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah resmi memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian H
Pemerintahan
