BITVONLINE.COM– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjadi tumpuan masyarakat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan secara lebih terjangkau, bahkan gratis di banyak kasus.
Namun, tidak semua penyakit dan layanan medis ditanggung oleh skema jaminan ini.
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang secara tegas menyebutkan terdapat 21 jenis penyakit dan layanan yang tidak termasuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan.
Berikut daftar lengkapnya:
1. Penyakit akibat wabah atau kejadian luar biasa.
2. Perawatan kecantikan dan estetika, termasuk operasi plastik.
3. Perataan gigi seperti pemasangan behel.
4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.
5. Cedera akibat tindakan menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri.
6. Gangguan akibat alkohol atau ketergantungan obat.
7. Pengobatan mandul atau infertilitas.
8. Cedera akibat kejadian yang tidak dapat dicegah seperti tawuran.
9. Pelayanan kesehatan di luar negeri.
10. Pengobatan eksperimental atau yang masih dalam tahap uji coba.
11. Pengobatan alternatif dan tradisional yang belum terverifikasi secara ilmiah.
12. Alat kontrasepsi.
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
14. Pelayanan kesehatan di luar ketentuan hukum, seperti rujukan atas permintaan sendiri.
15. Layanan di fasilitas kesehatan non-rekanan BPJS, kecuali kondisi darurat.
16. Penyakit akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh program lain.
17. Layanan akibat kecelakaan lalu lintas yang sudah ditanggung oleh program jaminan lain.
18. Layanan terkait institusi Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
19. Pelayanan dalam kegiatan bakti sosial.
20. Pelayanan yang telah dijamin dalam program kesehatan lain.
21. Layanan yang tidak terkait dengan manfaat jaminan kesehatan.
Dengan mengetahui daftar ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan dan memahami batas cakupan jaminannya.*
(cb/a008)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun sekolahsekolah terintegrasi dari tingkat SD hingga SMA yang ditujukan bagi sis
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Jajaran personel Polres Padangsidimpuan mengikuti zoom meeting arahan pimpinan dalam rangka persiapan apel tanggap darura
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Kota Padangsidimpuan pada Rabu (5/11/2025) pukul
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, pemerintah kabup
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut untuk memperkuat kolabor
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan apresiasi tinggi kepada kafilah Sumut yang berhasil meraih
Pemerintahan
PADANG LAWAS Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Padanglawas menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Pejabat Pengelo
Pemerintahan
PADANG LAWAS Seorang pria di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, berinisial MR (38), ditangkap polisi karena kedapatan menanam
Hukum dan Kriminal
PALAS Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum, melantik Soemarlin Halomoan Ritonga, SH, MH sebagai Kepala K
Pemerintahan