Bukan Sekadar Retorika, Puan Pastikan Kritik Rakyat Jadi 'Pecut' Transformasi DPR
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
BITVONLINE.COM– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjadi tumpuan masyarakat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan secara lebih terjangkau, bahkan gratis di banyak kasus.
Namun, tidak semua penyakit dan layanan medis ditanggung oleh skema jaminan ini.
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang secara tegas menyebutkan terdapat 21 jenis penyakit dan layanan yang tidak termasuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan.
Berikut daftar lengkapnya:
1. Penyakit akibat wabah atau kejadian luar biasa.
2. Perawatan kecantikan dan estetika, termasuk operasi plastik.
3. Perataan gigi seperti pemasangan behel.
4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.
5. Cedera akibat tindakan menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri.
6. Gangguan akibat alkohol atau ketergantungan obat.
7. Pengobatan mandul atau infertilitas.
8. Cedera akibat kejadian yang tidak dapat dicegah seperti tawuran.
9. Pelayanan kesehatan di luar negeri.
10. Pengobatan eksperimental atau yang masih dalam tahap uji coba.
11. Pengobatan alternatif dan tradisional yang belum terverifikasi secara ilmiah.
12. Alat kontrasepsi.
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
14. Pelayanan kesehatan di luar ketentuan hukum, seperti rujukan atas permintaan sendiri.
15. Layanan di fasilitas kesehatan non-rekanan BPJS, kecuali kondisi darurat.
16. Penyakit akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh program lain.
17. Layanan akibat kecelakaan lalu lintas yang sudah ditanggung oleh program jaminan lain.
18. Layanan terkait institusi Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
19. Pelayanan dalam kegiatan bakti sosial.
20. Pelayanan yang telah dijamin dalam program kesehatan lain.
21. Layanan yang tidak terkait dengan manfaat jaminan kesehatan.
Dengan mengetahui daftar ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan dan memahami batas cakupan jaminannya.*
(cb/a008)
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang Rp1,5 miliar yang disita dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Zulfikar, membantah anggotanya terlibat dalam aksi kekerasan yan
PERISTIWA
KARO Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, meminta masyarakat di zona bahaya Gunung Sinabung tetap tenang menyusul peningkatan status
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti dugaan delapan warga negara Indonesia (WNI) direkrut untuk bergabung dengan ang
POLITIK
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah pemaknaan indikator peneta
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis terhadap rupiah pada perdagangan Selasa (1/9/2026) pagi. Dolar AS berada di l
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Selasa (1/9/2026) di zona hijau. IHSG menguat ke level 6.548 atau naik 22
EKONOMI
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan melaporkan kesiapan program gentengisasi kepada Presi
PEMERINTAHAN