Janji Gaji Tinggi hingga Kewarganegaraan Instan, Modus Rusia Diduga Rekrut 8 WNI Jadi Tentara Terbongkar

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti dugaan delapan warga negara Indonesia (WNI) direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Dave meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan informasi tersebut sebelum pemerintah menyelesaikan proses verifikasi.

"Informasi mengenai dugaan delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia tentu perlu menjadi perhatian bersama. Namun, kita juga perlu berhati-hati dan tidak mengambil kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka benar-benar terverifikasi," kata Dave kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).

Dave mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang tengah melakukan pendalaman melalui perwakilan Indonesia di Rusia. Kemlu juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan informasi mengenai delapan WNI tersebut.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Buat Atasi Karhutla, DPR Ungkap Alasan Suku Dayak Dapat 'Privilege' Khusus Masuk TNI

Menurut Dave, proses verifikasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana perekrutan dilakukan serta pekerjaan seperti apa yang sejak awal ditawarkan kepada para WNI tersebut.

"Hal ini perlu menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merekrut WNI tanpa memberikan informasi yang utuh mengenai risiko dan konsekuensinya. Apabila dari hasil pendalaman ditemukan unsur penipuan, eksploitasi, atau jaringan perekrutan, tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar politikus Partai Golkar itu.

Dave juga meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan, terutama terhadap WNI yang mendapat tawaran pekerjaan di wilayah konflik. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai risiko sebelum mengambil keputusan.

"Pada saat yang sama, upaya pencegahan juga perlu terus diperkuat. Masyarakat, khususnya WNI yang memperoleh tawaran pekerjaan di wilayah konflik, perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat memahami risikonya dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati," kata Dave.

Dia menegaskan perlindungan terhadap WNI harus menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, koordinasi antarinstansi dinilai perlu diperkuat untuk menangani persoalan tersebut.

"Yang paling penting, perlindungan WNI tetap menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat agar penanganannya berjalan secara terukur dan persoalan serupa dapat diantisipasi sejak awal," tambahnya.

Dave berharap Kemlu segera menyampaikan hasil pendalaman mengenai keberadaan dan status delapan WNI yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia tersebut.

"Kita berharap pendalaman yang sedang dilakukan dapat segera memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sebenarnya. Yang terpenting, keselamatan dan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi," ujarnya.

Informasi mengenai dugaan perekrutan delapan WNI tersebut sebelumnya disampaikan Intelijen Ukraina melalui Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU). Dalam keterangan di situs resminya, intelijen Ukraina menyebut adanya WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia.

Delapan Nama WNI Muncul di Data Intelijen Ukraina sebagai Tentara Rusia, Menhan RI Justru Mengaku Belum Tahu

Banjir Bandang Nepal-Tibet Tewaskan 165 Orang, Kondisi 45 WNI Dipantau Kemlu

Tak Perlu Pilih Antara Dunia dan Tanah Air: Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Selektif untuk Diaspora Berbakat

Ribuan WNI Terjerat Online Scam di Kamboja, RI-Kamboja Bentuk Tim Khusus Indonesia Desk

RI Kecam Keras Kekerasan Israel di Al-Aqsa dan Tepi Barat, Ajak Dunia Bersatu Dukung Palestina

500 WNI Korban Online Scam Menanti Pulang, PM Thailand Janji Percepat Prosesnya