Guru Besar FK USU dan Unhas Protes Kebijakan Kesehatan Nasional: "Langkah Tergesa dan Ancam Mutu Pendidikan Dokter"

"Kebijakan kesehatan harus berbasis ilmiah, etika, dan kolaborasi. Kami menolak kebijakan yang mengabaikan mutu, prinsip ilmiah, serta warisan dan tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis," kata Haerani.

Ia menyoroti penerapan model Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah (RSPP) dan Pemerintah Daerah yang dinilai dilakukan tanpa akuntabilitas dan transparansi, serta tidak melibatkan fakultas kedokteran dalam penyusunannya.

Lebih jauh, para guru besar FK Unhas menolak pengambilalihan kolegium spesialis yang selama 50 tahun telah menjadi garda depan dalam pengembangan keilmuan kedokteran di Indonesia.

"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai prioritas, bukan sekadar memenuhi ambisi jangka pendek atau kepentingan non-medis," tegas Haerani.

Kedua fakultas kedokteran terkemuka ini mengingatkan bahwa krisis kesehatan tidak bisa diselesaikan dengan langkah instan yang mengorbankan kualitas pendidikan dan keselamatan pasien.

Diperlukan kajian yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk menjaga martabat serta keberlanjutan ilmu kedokteran nasional.*

(cn/a008)