Guru Besar FK USU dan Unhas Protes Kebijakan Kesehatan Nasional: "Langkah Tergesa dan Ancam Mutu Pendidikan Dokter"

"Kebijakan kesehatan harus berbasis ilmiah, etika, dan kolaborasi. Kami menolak kebijakan yang mengabaikan mutu, prinsip ilmiah, serta warisan dan tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis," kata Haerani.

Ia menyoroti penerapan model Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah (RSPP) dan Pemerintah Daerah yang dinilai dilakukan tanpa akuntabilitas dan transparansi, serta tidak melibatkan fakultas kedokteran dalam penyusunannya.

Baca Juga:

• Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Pemerintah Alokasikan 5 Persen APBN untuk Kesehatan
• Keterlibatan TNI dalam Produksi Obat Menuai Sorotan, Epidemiolog: Perlu Penguatan Industri Hulu Farmasi

Lebih jauh, para guru besar FK Unhas menolak pengambilalihan kolegium spesialis yang selama 50 tahun telah menjadi garda depan dalam pengembangan keilmuan kedokteran di Indonesia.

"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai prioritas, bukan sekadar memenuhi ambisi jangka pendek atau kepentingan non-medis," tegas Haerani.

Baca Juga:

• Mantan Menkes Tegaskan Infrastruktur dan Konektivitas Kunci Atasi Kekurangan Dokter Spesialis di Daerah 3T
• Prabowo Buka Peluang RS Asing, Eks Direktur WHO: Perlu Kebijakan Lindungi Masyarakat Kecil

Kedua fakultas kedokteran terkemuka ini mengingatkan bahwa krisis kesehatan tidak bisa diselesaikan dengan langkah instan yang mengorbankan kualitas pendidikan dan keselamatan pasien.

Diperlukan kajian yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk menjaga martabat serta keberlanjutan ilmu kedokteran nasional.*

(cn/a008)

Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Pemerintah Alokasikan 5 Persen APBN untuk Kesehatan

Keterlibatan TNI dalam Produksi Obat Menuai Sorotan, Epidemiolog: Perlu Penguatan Industri Hulu Farmasi

Mantan Menkes Tegaskan Infrastruktur dan Konektivitas Kunci Atasi Kekurangan Dokter Spesialis di Daerah 3T

Prabowo Buka Peluang RS Asing, Eks Direktur WHO: Perlu Kebijakan Lindungi Masyarakat Kecil

RS Asing Diperbolehkan Buka Cabang di Indonesia, Kemenkes: Ini Peluang Bukan Ancaman

AIPKI Ingatkan Pemerintah: Tambah Jumlah Dokter Harus Diiringi Sebaran yang Merata