"Kebijakan kesehatan harus berbasis ilmiah, etika, dan kolaborasi. Kami menolak kebijakan yang mengabaikan mutu, prinsip ilmiah, serta warisan dan tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis," kata Haerani.
Ia menyoroti penerapan model Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah (RSPP) dan Pemerintah Daerah yang dinilai dilakukan tanpa akuntabilitas dan transparansi, serta tidak melibatkan fakultas kedokteran dalam penyusunannya.
Lebih jauh, para guru besar FK Unhas menolak pengambilalihan kolegium spesialis yang selama 50 tahun telah menjadi garda depan dalam pengembangan keilmuan kedokteran di Indonesia.
"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai prioritas, bukan sekadar memenuhi ambisi jangka pendek atau kepentingan non-medis," tegas Haerani.
Kedua fakultas kedokteran terkemuka ini mengingatkan bahwa krisis kesehatan tidak bisa diselesaikan dengan langkah instan yang mengorbankan kualitas pendidikan dan keselamatan pasien.
Diperlukan kajian yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk menjaga martabat serta keberlanjutan ilmu kedokteran nasional.*
(cn/a008)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat nilai investasi di wilayahnya. adsensePada semester I tahu
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengimbau seluruh perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Sumut aga
Pemerintahan
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan A
Pemerintahan
LABUHANBATU SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahguna
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan bahwa Gerard Vanenburg tetap akan menangani Tim Nasional Indonesia U23,
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah membantarkan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (M
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar syarat pendidikan minimal calon presiden (capres), calo
Politik
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan masih banyak aset negara yang selama ini tidak dikelola dengan optimal, bahkan sebagian bes
Nasional
JAKARTA Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri atas 713 ekonom meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program Mak
Nasional
