713 Ekonom Desak Presiden Prabowo Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri atas 713 ekonom meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan ini disampaikan langsung oleh perwakilan Aliansi dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/9).

Perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia, Lili Yan Ing, menjelaskan bahwa mereka menyampaikan kekecewaan atas pelaksanaan program MBG yang dinilai belum optimal meski secara konsep dianggap baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan.

Baca Juga:

• Usai Bertemu Jokowi, Abu Bakar Ba’asyir Sarankan Prabowo Terapkan Hukum Islam di Indonesia

"MBG memang janji politik yang bagus, namun pelaksanaannya bermasalah terutama dengan alokasi anggaran yang sangat besar, yakni Rp335 triliun pada 2026," kata Lili usai pertemuan.

Lili mengutip data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 yang menunjukkan bahwa dari 80 juta siswa di Indonesia, hanya sekitar 1 persen atau 800 ribu siswa yang tidak makan siang, dan 4 persen atau sekitar 3,5 juta siswa yang mengalami kekurangan makan.

"Dengan anggaran Rp10 ribu per siswa per hari, dan hanya menyasar siswa yang benar-benar membutuhkan sesuai data Susenas, alokasi anggaran MBG jauh lebih kecil dibandingkan Rp335 triliun," ujarnya. Lili memperkirakan alokasi maksimal yang dibutuhkan pemerintah hanya sekitar Rp8 triliun per tahun.

Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tiga catatan penting dalam pertemuan tersebut:
- Pilot Project – Pemerintah disarankan memulai program MBG dengan proyek percontohan di daerah tertentu yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
- Sistem Partisipatif – Anggaran MBG sebaiknya diberikan langsung kepada orang tua murid atau guru untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan tepat sasaran.
- Evaluasi dan Transparansi – Penetapan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas, dengan pengedepanan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program.

Lili menegaskan bahwa permintaan Aliansi didasarkan pada data dan analisa yang obyektif tanpa ada pretensi politik.

"Kami didukung oleh 456 ekonom dan 257 profesional ekonom di seluruh Indonesia serta diaspora," ujarnya.

Perwakilan Aliansi lainnya, Vid Adrison, menambahkan bahwa program MBG yang berskala besar berpotensi menekan aktivitas ekonomi lain akibat alokasi anggaran yang sangat besar.

"Ketersediaan anggaran untuk sektor lain akan berkurang, sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi suboptimal dan berdampak negatif pada penerimaan negara," ujar Vid, peneliti senior LPEM FEB UI.

Vid juga mengingatkan potensi pemborosan makanan karena program MBG diterapkan secara universal tanpa seleksi kebutuhan.

Usai Bertemu Jokowi, Abu Bakar Ba’asyir Sarankan Prabowo Terapkan Hukum Islam di Indonesia

Prabowo Warning Koruptor Licik, Sindir Wartawan Gajinya Kecil: Yang Banyak Duitnya Bos Kalian

Prabowo: Tak Ada Lagi Kader Gerindra Cari Proyek di Kementerian!

Akad Massal 26 Ribu Rumah Subsidi, Prabowo: Janji 25 Ribu, Agak Anomali

Presiden Prabowo Akui Ada Masalah di Program MBG: "Keracunan Ada, Tapi Hanya 0,0017 Persen"

Bobby Nasution Dikecam Usai Hentikan Truk Pelat BL, DPRA: Jangan Rusak Persaudaraan Aceh-Sumut