WHASINGTON DC - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan terbaru UNAIDS memperingatkan bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memangkas pendanaan program HIV/AIDS global berpotensi memicu bencana kemanusiaan.
Menurut Pembaruan AIDS Global 2025, kebijakan ini dapat menyebabkan empat juta kematian dan enam juta infeksi HIV tambahan pada tahun 2029.
Laporan ini menyoroti dampak dari keputusan Trump untuk memangkas Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR)—program kesehatan global terbesar yang pernah didanai satu negara untuk memerangi satu penyakit. Program ini diluncurkan oleh Presiden George W. Bush pada 2003 dan selama dua dekade menjadi tulang punggung dalam penanggulangan HIV/AIDS di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
"Program HIV di negara-negara miskin terguncang oleh gangguan keuangan besar yang tiba-tiba. Ini mengancam untuk membalikkan kemajuan selama bertahun-tahun dalam menanggulangi HIV," tulis laporan UNAIDS yang dikutip Al Jazeera dan Detik, Jumat (11/7/2025).
Selain faktor pemangkasan dana, laporan itu juga menyoroti berbagai ancaman lain terhadap keberhasilan program HIV global, seperti perang, ketimpangan ekonomi, pergeseran geopolitik, hingga krisis iklim yang menambah ketidakstabilan dan membebani kerja sama multilateral.
Kemajuan Terancam Terhenti
UNAIDS mencatat bahwa pada akhir 2024, jumlah infeksi HIV baru dan kematian akibat AIDS mencapai titik terendah dalam 30 tahun terakhir. Di Afrika Sub-Sahara—wilayah yang menyumbang separuh dari total kasus HIV global—terjadi penurunan infeksi baru hingga 56 persen.
Bahkan, lima negara di Afrika diperkirakan mampu mencapai target penurunan infeksi hingga 90 persen pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2010. Namun, capaian ini terancam gagal jika sumber dana utama, termasuk dari AS, terputus.
Saat ini, berbagai negara masih memiliki stok obat antiretroviral dan layanan klinik untuk pengidap HIV/AIDS. Tetapi jika pendanaan dihentikan, klinik-klinik tersebut berisiko tutup dan upaya pencegahan bisa terhenti.
Populasi Rentan Paling Terdampak
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
Pemerintahan
KAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
Politik
PARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
Nasional
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
Politik
OlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
Opini
JAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal
