Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
WHASINGTON DC - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan terbaru UNAIDS memperingatkan bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memangkas pendanaan program HIV/AIDS global berpotensi memicu bencana kemanusiaan.
Menurut Pembaruan AIDS Global 2025, kebijakan ini dapat menyebabkan empat juta kematian dan enam juta infeksi HIV tambahan pada tahun 2029.
Laporan ini menyoroti dampak dari keputusan Trump untuk memangkas Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR)—program kesehatan global terbesar yang pernah didanai satu negara untuk memerangi satu penyakit. Program ini diluncurkan oleh Presiden George W. Bush pada 2003 dan selama dua dekade menjadi tulang punggung dalam penanggulangan HIV/AIDS di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
"Program HIV di negara-negara miskin terguncang oleh gangguan keuangan besar yang tiba-tiba. Ini mengancam untuk membalikkan kemajuan selama bertahun-tahun dalam menanggulangi HIV," tulis laporan UNAIDS yang dikutip Al Jazeera dan Detik, Jumat (11/7/2025).
Selain faktor pemangkasan dana, laporan itu juga menyoroti berbagai ancaman lain terhadap keberhasilan program HIV global, seperti perang, ketimpangan ekonomi, pergeseran geopolitik, hingga krisis iklim yang menambah ketidakstabilan dan membebani kerja sama multilateral.
Kemajuan Terancam Terhenti
UNAIDS mencatat bahwa pada akhir 2024, jumlah infeksi HIV baru dan kematian akibat AIDS mencapai titik terendah dalam 30 tahun terakhir. Di Afrika Sub-Sahara—wilayah yang menyumbang separuh dari total kasus HIV global—terjadi penurunan infeksi baru hingga 56 persen.
Bahkan, lima negara di Afrika diperkirakan mampu mencapai target penurunan infeksi hingga 90 persen pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2010. Namun, capaian ini terancam gagal jika sumber dana utama, termasuk dari AS, terputus.
Saat ini, berbagai negara masih memiliki stok obat antiretroviral dan layanan klinik untuk pengidap HIV/AIDS. Tetapi jika pendanaan dihentikan, klinik-klinik tersebut berisiko tutup dan upaya pencegahan bisa terhenti.
Populasi Rentan Paling Terdampak
Direktur Eksekutif UNAIDS, Winnie Byanyima, menekankan bahwa pencegahan HIV jauh lebih penting daripada sekadar pengobatan. Ia menambahkan, kelompok rentan sangat tergantung pada layanan komunitas untuk mencegah penyebaran HIV.
"Populasi kunci adalah yang paling terdampak. Mereka bergantung pada layanan dari pemimpin komunitas, dan mereka adalah yang pertama kehilangan akses," ujar Byanyima.
PBB juga mengingatkan bahwa sebelum Trump memangkas dana PEPFAR, beberapa negara donor—terutama negara Eropa—sudah lebih dulu mengurangi bantuan pembangunan, yang semakin memperparah situasi.
Dengan target mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada 2030, laporan ini menjadi peringatan keras bagi dunia, khususnya pemimpin negara-negara besar seperti Amerika Serikat.*
(d/j006)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL