Prabowo Buka Peluang RS Asing, Eks Direktur WHO: Perlu Kebijakan Lindungi Masyarakat Kecil

JAKARTA - Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menyambut baik wacana Presiden RI Prabowo Subianto yang membuka peluang partisipasi rumah sakit asing di sektor layanan kesehatan Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus disiapkan dengan matang dan memenuhi sejumlah syarat penting.

"Masuknya rumah sakit asing bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, asalkan dijalankan dengan prinsip keadilan dan pemerataan," kata Tjandra, yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rabu (16/7).

Tjandra menyebut setidaknya terdapat tiga syarat utama agar rumah sakit asing bisa beroperasi di Indonesia secara ideal:

1. Meningkatkan Mutu Layanan untuk Semua

Cabang rumah sakit asing harus memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh, tanpa membedakan status sosial atau lokasi pasien.

2. Kebijakan Khusus untuk Segmen Tertentu

Jika rumah sakit asing hanya menyasar segmen masyarakat tertentu, maka perlu ada kebijakan yang mendukung rumah sakit lokal agar tetap mampu menjangkau masyarakat luas.

3. Jaminan SDM dan Kualitas Tenaga Kesehatan

Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan nasional juga harus diperhatikan agar tidak terjadi kekosongan atau ketimpangan akibat masuknya institusi asing.

Tidak Cukup Andalkan Rumah Sakit

Tjandra, yang juga adjunct professor di Griffith University, Australia, mengingatkan bahwa sistem kesehatan nasional tidak bisa hanya bergantung pada rumah sakit.

"Penguatan pelayanan kesehatan primer tetap menjadi hal mendasar. Upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat harus berjalan paralel," ujarnya.

Ia mencontohkan keterlibatannya sebagai kader kesehatan di berbagai puskesmas sebagai bentuk kontribusi warga dalam membina kesehatan bersama.

"Kesehatan masyarakat bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, tapi tanggung jawab seluruh sistem dan partisipasi aktif warga," tegasnya.

Kebijakan Dibuka Lewat IEU-CEPA

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya membuka partisipasi rumah sakit asing dalam pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di Brussel, Belgia (13/7/2025).

Jika perjanjian IEU-CEPA (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) ditandatangani, maka rumah sakit dan klinik asal Eropa akan mendapat peluang untuk membuka cabang di Indonesia sebagai bagian dari kerja sama ekonomi dan investasi di sektor strategis.*

(at/j006)