Komisi III DPRD Padangsidimpuan Akan Panggil RS Metta Medika dan BPJS, Terkait Dugaan Penolakan Pasien Anak

PADANGSIDIMPUAN – Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan akan segera memanggil manajemen RS Metta Medika dan pihak BPJS Kesehatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan penolakan pasien anak yang merupakan peserta aktif BPJS.

Langkah ini diambil menyusul keluhan masyarakat atas pelayanan yang dinilai kurang responsif terhadap pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Anggota Komisi III DPRD Padangsidimpuan, Fajar Dalimunthe, menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan penolakan tersebut.

Baca Juga:

• Saripah Hanum Buktikan Kepedulian, Pos Kamling Dibangun dari Kocek Pribadi
• Tren Warga Aceh Berobat Sambil Berwisata ke Malaysia Meningkat

Ia menilai, rumah sakit seharusnya mengedepankan penanganan medis terlebih dahulu, terutama jika kondisi pasien dalam keadaan darurat.

"Lakukan dulu tindakan medis, karena ini menyangkut nyawa seseorang. Apalagi pasiennya adalah anak-anak. Jangan sampai aspek administrasi menjadi penghambat utama pelayanan," ujar Fajar kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga:

• Pemerintah Dorong Digitalisasi Layanan Publik Lewat GovTech AI, Target Efisiensi hingga Rp400 Triliun
• Reses II di Kelurahan Losung Batu, Muhammad Fajar Dalimunthe Serap Aspirasi Masyarakat dan Dorong Penguatan Adat serta Pertanian

Fajar yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi di DPRD Kota Padangsidimpuan ini menekankan bahwa BPJS merupakan program resmi pemerintah, yang dananya berasal dari iuran masyarakat.

Oleh karena itu, ia juga menyoroti peran serta tanggung jawab BPJS dalam memastikan pelayanan kesehatan kepada para pesertanya.

"BPJS Kesehatan juga harus hadir dan aktif memberikan jaminan pelayanan. Ketika ada peserta yang ditolak, mereka harus mengambil peran, karena seluruh iuran yang dibayar peserta merupakan tanggung jawab besar yang tak boleh diabaikan," imbuhnya.

Komisi III menegaskan akan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak pasien dan demi perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Kota Padangsidimpuan, khususnya bagi warga pengguna layanan BPJS.

Rapat dengar pendapat rencananya akan digelar dalam waktu dekat sebagai bentuk tanggung jawab legislatif dalam mengawasi pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan.*

Saripah Hanum Buktikan Kepedulian, Pos Kamling Dibangun dari Kocek Pribadi

Tren Warga Aceh Berobat Sambil Berwisata ke Malaysia Meningkat

Pemerintah Dorong Digitalisasi Layanan Publik Lewat GovTech AI, Target Efisiensi hingga Rp400 Triliun

Reses II di Kelurahan Losung Batu, Muhammad Fajar Dalimunthe Serap Aspirasi Masyarakat dan Dorong Penguatan Adat serta Pertanian

Usulan Polisi Harus S1, Mabes Polri Polri Buka Suara

Dishub Medan: Stiker Barcode Parkir Berlangganan Sudah Tak Berlaku