Petugas menata paket makanan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ilir Barat (IB) II Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/4/2025). (foto: Nova Wahyudi/Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan bahwa sekolah dan komite sekolah dinilai lebih memahami kebutuhan serta karakter peserta didik sehingga dapat menyusun menu yang lebih sesuai dan aman untuk dikonsumsi.
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah. Dengan begitu lebih terjamin higienitas dan keamanannya," ujar Yahya dalam keterangan pers, Senin (22/9/2025).
Selain persoalan keamanan makanan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran MBG yang baru mencapai sekitar 22 persen.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih lemahnya efektivitas program yang menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"BGN perlu mencari alternatif pengelolaan MBG agar target segera tercapai. Transparansi dan akuntabilitas juga harus diperbaiki agar tidak menimbulkan penyalahgunaan anggaran," tegasnya.
Yahya juga menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti yayasan atau UMKM tetap dapat dilanjutkan, namun harus diiringi dengan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola.
Ia juga meminta pemerintah membuka kanal pengaduan publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan programMBG.
Dalam sepekan terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan dalam programMBG kembali mencuat di berbagai daerah.
- Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (17/9/2025): Sebanyak 251 pelajar dari SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan mengalami gejala keracunan dan dilarikan ke RS Trikora Salakan.
- Empang, Sulawesi Tengah (17/9/2025): Sekitar 90 siswa dari MTsN dan SMAN setempat dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari programMBG.
- Tual, Maluku (18/9/2025): Belasan siswa SDN 19 Kota Tual mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG.
Deretan insiden ini memperpanjang daftar persoalan yang membelit programMBG sejak awal digulirkan, termasuk masalah distribusi, keterlambatan pengiriman, hingga kualitas dan variasi menu yang dianggap tidak memenuhi standar gizi seimbang.
Komisi IX DPR RI pun mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini, guna memastikan bahwa tujuan utama MBG, meningkatkan gizi anak sekolah, dapat tercapai tanpa membahayakan kesehatan mereka.*