KPK Dalami Biaya Haji Khusus, Keuntungan Travel Bakal Dikejar untuk Pemulihan Negara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kement
NASIONAL
JAKARTA – Maraknya kasus keracunan massal di kalangan siswa membuat Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pengelolaan programMakan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan langsung ke pihak sekolah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan bahwa sekolah dan komite sekolah dinilai lebih memahami kebutuhan serta karakter peserta didik sehingga dapat menyusun menu yang lebih sesuai dan aman untuk dikonsumsi.
Baca Juga:"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah. Dengan begitu lebih terjamin higienitas dan keamanannya," ujar Yahya dalam keterangan pers, Senin (22/9/2025).
Selain persoalan keamanan makanan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran MBG yang baru mencapai sekitar 22 persen.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih lemahnya efektivitas program yang menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"BGN perlu mencari alternatif pengelolaan MBG agar target segera tercapai. Transparansi dan akuntabilitas juga harus diperbaiki agar tidak menimbulkan penyalahgunaan anggaran," tegasnya.
Yahya juga menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti yayasan atau UMKM tetap dapat dilanjutkan, namun harus diiringi dengan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola.
Ia juga meminta pemerintah membuka kanal pengaduan publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan programMBG.
Dalam sepekan terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan dalam programMBG kembali mencuat di berbagai daerah.
Baca Juga:Berikut beberapa insiden yang tercatat:
- Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (17/9/2025): Sebanyak 251 pelajar dari SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan mengalami gejala keracunan dan dilarikan ke RS Trikora Salakan.
- Empang, Sulawesi Tengah (17/9/2025): Sekitar 90 siswa dari MTsN dan SMAN setempat dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari programMBG.
- Tual, Maluku (18/9/2025): Belasan siswa SDN 19 Kota Tual mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG.
Deretan insiden ini memperpanjang daftar persoalan yang membelit programMBG sejak awal digulirkan, termasuk masalah distribusi, keterlambatan pengiriman, hingga kualitas dan variasi menu yang dianggap tidak memenuhi standar gizi seimbang.
Komisi IX DPR RI pun mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini, guna memastikan bahwa tujuan utama MBG, meningkatkan gizi anak sekolah, dapat tercapai tanpa membahayakan kesehatan mereka.*
Baca Juga:(km/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kement
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih tinggi. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya menjadikan data dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Ge
NASIONAL
MEDAN Warga Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, menyampaikan apresiasi atas respon cepat Bupati Deli Serdang, dr Asril Ludin Tam
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) ke57 tingkat kabupaten yang dipusatka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok pupuk urea di tengah gangguan pasokan global. Mulai dari Australia hingg
EKONOMI
JAKARTA Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak baru. Empat prajurit TNI yang diduga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah untuk mempercepat pembangunan huni
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (16/4/2026). Harg
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI)
NASIONAL