Pemerintah Siap Bangun Hunian Tetap Korban Banjir di Sumatera, Data Pemda Jadi Penentu

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir di wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Namun demikian, realisasi pembangunan tersebut masih menunggu usulan lokasi serta data penerima dari pemerintah daerah (pemda). Hal ini disampaikan Ara usai pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ara memastikan, Kementerian PKP telah menyiapkan seluruh kebutuhan pembangunan, mulai dari sumber daya manusia hingga tim teknis yang siap diterjunkan ke lapangan.

Baca Juga:

• Data BPJS Bermasalah, Menkes Sebut 10 Persen Orang Terkaya Masih Terima Bantuan Iuran

"Kami sudah siap, SDM sudah siap dan tim teknis juga sudah disiapkan untuk turun langsung," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan huntap akan segera dilakukan begitu data dan lokasi dari pemerintah daerah telah ditetapkan.

"Begitu ditentukan, kami siap langsung membangun hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera," tegasnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah. Ia memberikan tenggat waktu hingga pekan depan agar data tersebut segera diserahkan.

Menurut Tito, jika hingga batas waktu tersebut masih ada daerah yang belum melengkapi data, maka daerah yang sudah siap akan diprioritaskan untuk pembangunan.

Di sisi lain, BPS turut melakukan verifikasi dan validasi terhadap data usulan huntap dari daerah terdampak. Hingga saat ini, baru 12 kabupaten/kota yang telah menyampaikan data terverifikasi dari total 53 daerah terdampak.

Mayoritas usulan huntap berasal dari masyarakat yang rumahnya rusak berat, hilang, atau berada di kawasan rawan bencana.

Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap ini dapat segera dimulai dan rampung pada 2026, agar masyarakat terdampak bencana bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.*

(k/dh)

Data BPJS Bermasalah, Menkes Sebut 10 Persen Orang Terkaya Masih Terima Bantuan Iuran

Cuaca Sumatera Utara Hari Ini Didominasi Hujan Ringan, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Petir

Kejati Sumsel Geledah Tiga Lokasi Kasus Sungai Lalan, Sita Dokumen dan Barang Elektronik

Kejati Aceh Tahan 4 Tersangka dan Periksa 67 Saksi Kasus Korupsi Beasiswa BPSDM, Kerugian Negara Capai Rp14 Miliar

Buruh Sumut Gelar Aksi Pra-May Day Besok, Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Baru hingga Tolak Upah Murah

Kapolda Sumut Lepas Kontingen ke Kemala Run 2026, Tekankan Soliditas dan Sportivitas