JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia menyebut sekitar 10 persen kelompok masyarakat ekonomi atas justru ikut menerima subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Temuan tersebut diperoleh setelah dilakukan sinkronisasi data antara pemerintah dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Budi, bantuan yang seharusnya ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
"Masih ada sekitar 10 persen orang terkaya yang iurannya kita bayarkan," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, dari total sekitar 96,8 juta peserta PBI JKN, terdapat sekitar 47 ribu peserta yang masuk kategori tidak tepat sasaran. Bahkan, ia sempat berkelakar salah satu pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan pernah masuk dalam daftar tersebut.
Selain pada kategori PBI, ketidaktepatan sasaran juga ditemukan pada segmen lain. Sebanyak 35 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri yang menerima subsidi dinilai tidak tepat sasaran, serta sekitar 11 juta peserta lainnya dalam kategori serupa.
Budi menegaskan, pemerintah akan melakukan perbaikan data agar penyaluran bantuan menjadi lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang direncanakan adalah mengalihkan kuota dari kelompok ekonomi atas ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Kita akan kurangi yang dari desil 10 dan dialihkan ke desil 5 yang lebih membutuhkan," jelasnya.
Program PBI JKN sendiri merupakan skema bantuan pemerintah untuk membiayai iuran peserta BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, dengan besaran iuran sekitar Rp42 ribu per bulan untuk layanan kelas tiga.
Pemerintah berharap, dengan pembaruan data dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, program jaminan kesehatan nasional dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.*
(d/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
