Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak lama.
Namun, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama dalam proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan.
"Eksploitasi di Papua itu bukan baru. Itu dari dulu ya, kita mesti tahu juga," kata Yorrys di Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Mei 2026.Baca Juga:
Yorrys menyoroti pembukaan lahan dalam skala besar yang mencapai sekitar 2,5 juta hektar di wilayah Papua Selatan.
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan potensi tekanan serius terhadap ekosistem hutan dan keberlanjutan lingkungan di daerah setempat.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat memandang kawasan tersebut sebagai lahan kosong yang siap dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan.
"Anda tahu bahwa Merauke itu, atau Provinsi Papua Selatan itu, penduduknya kurang daripada satu juta kan. Itu dibongkar hutan itu 2,5 juta hektar," ujarnya.
Yorrys mengaku telah mempertanyakan langsung kebijakan pembukaan lahan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Salah satu yang ia soroti adalah kejelasan pengelolaan hasil penebangan kayu dari area yang dibuka untuk proyek pangan seperti padi dan tebu.
"Kalau itu dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana gitu? Kan pasti ada pemotongan hutan kan? Pembukaan lahan. Nah, sekarang ini ke mana itu kayu-kayu? Kan ini bukan tandus, ini bukan di Timur Tengah kan," katanya.
Menurut Yorrys, pembukaan hutan dalam skala besar berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius, termasuk gangguan terhadap keseimbangan lingkungan serta kehidupan masyarakat adat di Papua.
Ia juga mendorong agar isu kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi perhatian di Papua, tetapi juga di berbagai wilayah lain yang terdampak proyek strategis nasional.
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN