Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak lama.
Namun, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama dalam proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan.
"Eksploitasi di Papua itu bukan baru. Itu dari dulu ya, kita mesti tahu juga," kata Yorrys di Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Mei 2026.Baca Juga:
Yorrys menyoroti pembukaan lahan dalam skala besar yang mencapai sekitar 2,5 juta hektar di wilayah Papua Selatan.
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan potensi tekanan serius terhadap ekosistem hutan dan keberlanjutan lingkungan di daerah setempat.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat memandang kawasan tersebut sebagai lahan kosong yang siap dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan.
"Anda tahu bahwa Merauke itu, atau Provinsi Papua Selatan itu, penduduknya kurang daripada satu juta kan. Itu dibongkar hutan itu 2,5 juta hektar," ujarnya.
Yorrys mengaku telah mempertanyakan langsung kebijakan pembukaan lahan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Salah satu yang ia soroti adalah kejelasan pengelolaan hasil penebangan kayu dari area yang dibuka untuk proyek pangan seperti padi dan tebu.
"Kalau itu dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana gitu? Kan pasti ada pemotongan hutan kan? Pembukaan lahan. Nah, sekarang ini ke mana itu kayu-kayu? Kan ini bukan tandus, ini bukan di Timur Tengah kan," katanya.
Menurut Yorrys, pembukaan hutan dalam skala besar berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius, termasuk gangguan terhadap keseimbangan lingkungan serta kehidupan masyarakat adat di Papua.
Ia juga mendorong agar isu kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi perhatian di Papua, tetapi juga di berbagai wilayah lain yang terdampak proyek strategis nasional.
"Ini harus terus disuarakan, bukan hanya di Papua, tetapi juga di daerah lain yang mengalami hal serupa," ujarnya.*
(km/ad)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN