YOGYAKARTA — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Babi dan menilai gambaran dalam film tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Film dokumenter Pesta Babi karya antropolog Cypri Jehan Paju Dale dan jurnalis investigasi Dandhy Laksono menyoroti deforestasi di wilayah Papua Selatan yang dikaitkan dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Film berdurasi 106 menit itu juga memperlihatkan dampak pembukaan hutan terhadap masyarakat adat di sejumlah kabupaten, termasuk Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.Baca Juga:
Pernyataan Megawati disampaikan dalam forum National Policy Dialogue Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa?" ujar Megawati, dari keterangan resmi UGM, Senin (25/5/2026).
Ia menilai masyarakat adat di Papua Selatan memiliki sistem hukum dan tradisi yang perlu dihormati dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurut dia, aspirasi masyarakat adat sebagaimana tergambar dalam film tersebut merupakan hal yang wajar.
Megawati juga mengkritik pola pengelolaan sumber daya alam yang dinilai kerap mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat adat.
Ia menyinggung pentingnya arah pembangunan nasional yang tidak berubah setiap kali terjadi pergantian presiden.
"Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa," kata dia.
Film Pesta Babi sendiri diproduksi oleh kolaborasi sejumlah pihak, termasuk Jubi Media, Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, serta beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya.
Film ini telah dirilis secara luas melalui kanal YouTube, setelah sebelumnya hanya dapat diakses melalui pemutaran terbatas.
MEDAN Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan terhadap anggota TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Rombongan peserta dan ofisial Piala ASEAN Football Federation (AFF) U19 Championship 2026 mulai berdatangan ke Sumatera Utara men
OLAHRAGA
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam
NASIONAL
Oleh Jimmy EndeySALAH satu adagium hukum yang paling terkenal adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum
OPINI
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
PEMERINTAHAN
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan mendapat tawaran untuk terlibat dalam proyek film kolosal yang mengangkat sej
NASIONAL
YOGYAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
BANDUNG Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Ba
NASIONAL
JAKARTA Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang din
PERTANIAN AGRIBISNIS
