JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya produksi di lapangan.
Lonjakan harga pupuk non-subsidi serta dampak ketegangan geopolitik global disebut menjadi pemicu utama meningkatnya beban produksi petani tebu.
Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, kenaikan harga pupuk dalam beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari gejolak ekonomi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang ikut memicu penguatan dolar Amerika Serikat.Baca Juga:
"Biaya dampak perang di Timur Tengah ini mohon maaf dolarnya naik gitu banyak, akibatnya kepada kita. Harga pupuk sekarang ini Rp9.000 per kilogram non-subsidi dan bisa lebih," kata Soemitro dalam Rakernas APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, pada awal 2025 harga pupuk ZA Plus non-subsidi masih berada di kisaran Rp4.300 per kilogram.
Namun kini melonjak hampir dua kali lipat menjadi sekitar Rp8.600 hingga Rp9.000 per kilogram.
Sementara pupuk subsidi yang diterima petani sangat terbatas, hanya cukup untuk sebagian kecil lahan.
"Kami hanya mendapatkan pupuk subsidi untuk luas areal sekitar 2 hektare, itu pun hanya sekitar 108 kilogram ZA subsidi. Selebihnya kami harus pakai pupuk non-subsidi," ujarnya.
Selain pupuk ZA, petani juga harus membeli pupuk lain seperti NPK, Phonska, dan SP36, yang seluruhnya mengalami kenaikan harga.
Kondisi ini membuat struktur biaya produksi tebu meningkat tajam, sementara HPP gula petani tidak berubah dalam tiga musim giling terakhir.
"Ini sudah tidak rasional dan tidak adil," kata Soemitro.
APTRI mengusulkan agar HPP gula petani dinaikkan ke kisaran Rp15.000–Rp15.500 per kilogram.
JAKARTA Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya masih mendalami duga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel terus berkembang. Sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia mengungkap hasil penggeledahan di 12 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi batu b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia memastikan akan segera mengumumkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang resmi memperoleh otorisasi Inte
PENDIDIKAN
MAKASSAR Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Tito Karnavian, memberikan dukungan kepada para perajin Aceh saat men
NASIONAL
JAKARTA Penjara masih menjadi hukuman yang paling banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Namun, bagi seba
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan di Nagori Mar
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai bagian dari pemban
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional ke30 dengan menggelar berbagai kegiatan kese
PEMERINTAHAN
