Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Merah Putih, 98 Persen Sudah Terintegrasi Sistem Digital
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mempercepat realisasi program Koper
EKONOMI
JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya produksi di lapangan.
Lonjakan harga pupuk non-subsidi serta dampak ketegangan geopolitik global disebut menjadi pemicu utama meningkatnya beban produksi petani tebu.
Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, kenaikan harga pupuk dalam beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari gejolak ekonomi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang ikut memicu penguatan dolar Amerika Serikat.Baca Juga:
"Biaya dampak perang di Timur Tengah ini mohon maaf dolarnya naik gitu banyak, akibatnya kepada kita. Harga pupuk sekarang ini Rp9.000 per kilogram non-subsidi dan bisa lebih," kata Soemitro dalam Rakernas APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, pada awal 2025 harga pupuk ZA Plus non-subsidi masih berada di kisaran Rp4.300 per kilogram.
Namun kini melonjak hampir dua kali lipat menjadi sekitar Rp8.600 hingga Rp9.000 per kilogram.
Sementara pupuk subsidi yang diterima petani sangat terbatas, hanya cukup untuk sebagian kecil lahan.
"Kami hanya mendapatkan pupuk subsidi untuk luas areal sekitar 2 hektare, itu pun hanya sekitar 108 kilogram ZA subsidi. Selebihnya kami harus pakai pupuk non-subsidi," ujarnya.
Selain pupuk ZA, petani juga harus membeli pupuk lain seperti NPK, Phonska, dan SP36, yang seluruhnya mengalami kenaikan harga.
Kondisi ini membuat struktur biaya produksi tebu meningkat tajam, sementara HPP gula petani tidak berubah dalam tiga musim giling terakhir.
"Ini sudah tidak rasional dan tidak adil," kata Soemitro.
APTRI mengusulkan agar HPP gula petani dinaikkan ke kisaran Rp15.000–Rp15.500 per kilogram.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mempercepat realisasi program Koper
EKONOMI
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dalam perkara dugaan korupsi anggaran bah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan terhadap anggota TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Rombongan peserta dan ofisial Piala ASEAN Football Federation (AFF) U19 Championship 2026 mulai berdatangan ke Sumatera Utara men
OLAHRAGA
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam
NASIONAL
Oleh Jimmy EndeySALAH satu adagium hukum yang paling terkenal adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum
OPINI
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
PEMERINTAHAN
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan mendapat tawaran untuk terlibat dalam proyek film kolosal yang mengangkat sej
NASIONAL
YOGYAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL