BGN Ungkap Modus Penipuan Jual Beli Titik SPPG Program MBG
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya produksi di lapangan.
Lonjakan harga pupuk non-subsidi serta dampak ketegangan geopolitik global disebut menjadi pemicu utama meningkatnya beban produksi petani tebu.
Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, kenaikan harga pupuk dalam beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari gejolak ekonomi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang ikut memicu penguatan dolar Amerika Serikat.Baca Juga:
"Biaya dampak perang di Timur Tengah ini mohon maaf dolarnya naik gitu banyak, akibatnya kepada kita. Harga pupuk sekarang ini Rp9.000 per kilogram non-subsidi dan bisa lebih," kata Soemitro dalam Rakernas APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, pada awal 2025 harga pupuk ZA Plus non-subsidi masih berada di kisaran Rp4.300 per kilogram.
Namun kini melonjak hampir dua kali lipat menjadi sekitar Rp8.600 hingga Rp9.000 per kilogram.
Sementara pupuk subsidi yang diterima petani sangat terbatas, hanya cukup untuk sebagian kecil lahan.
"Kami hanya mendapatkan pupuk subsidi untuk luas areal sekitar 2 hektare, itu pun hanya sekitar 108 kilogram ZA subsidi. Selebihnya kami harus pakai pupuk non-subsidi," ujarnya.
Selain pupuk ZA, petani juga harus membeli pupuk lain seperti NPK, Phonska, dan SP36, yang seluruhnya mengalami kenaikan harga.
Kondisi ini membuat struktur biaya produksi tebu meningkat tajam, sementara HPP gula petani tidak berubah dalam tiga musim giling terakhir.
"Ini sudah tidak rasional dan tidak adil," kata Soemitro.
APTRI mengusulkan agar HPP gula petani dinaikkan ke kisaran Rp15.000–Rp15.500 per kilogram.
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN