Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Babi dan menilai gambaran dalam film tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Film dokumenter Pesta Babi karya antropolog Cypri Jehan Paju Dale dan jurnalis investigasi Dandhy Laksono menyoroti deforestasi di wilayah Papua Selatan yang dikaitkan dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Film berdurasi 106 menit itu juga memperlihatkan dampak pembukaan hutan terhadap masyarakat adat di sejumlah kabupaten, termasuk Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.Baca Juga:
Pernyataan Megawati disampaikan dalam forum National Policy Dialogue Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa?" ujar Megawati, dari keterangan resmi UGM, Senin (25/5/2026).
Ia menilai masyarakat adat di Papua Selatan memiliki sistem hukum dan tradisi yang perlu dihormati dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurut dia, aspirasi masyarakat adat sebagaimana tergambar dalam film tersebut merupakan hal yang wajar.
Megawati juga mengkritik pola pengelolaan sumber daya alam yang dinilai kerap mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat adat.
Ia menyinggung pentingnya arah pembangunan nasional yang tidak berubah setiap kali terjadi pergantian presiden.
"Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa," kata dia.
Film Pesta Babi sendiri diproduksi oleh kolaborasi sejumlah pihak, termasuk Jubi Media, Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, serta beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya.
Film ini telah dirilis secara luas melalui kanal YouTube, setelah sebelumnya hanya dapat diakses melalui pemutaran terbatas.
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL