Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
JAKARTA – Politikus Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai Presiden Prabowo Subianto mewarisi paradoks ekonomi Indonesia yang selama bertahun-tahun membuat kekayaan sumber daya alam melimpah tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai dijawab melalui kebijakan tata kelola ekspor satu pintu yang akan dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Azis menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.Baca Juga:
Di satu sisi, aktivitas pertambangan, perkebunan, dan ekspor komoditas terus berjalan, sementara di sisi lain banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi.
"Kita melihat gunung-gunung dibabat, kapal-kapal mengangkut mineral keluar negeri, jutaan hektare tanah menghasilkan kekayaan. Namun pada saat yang sama petani menjual gabah dengan cemas, nelayan menghadapi biaya operasional tinggi, dan anak-anak muda desa meninggalkan kampung karena lapangan kerja terbatas," ujar Azis dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, selama dua dekade terakhir Indonesia memang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Namun, model pembangunan yang bertumpu pada ekspor bahan mentah dinilai belum mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang merata.
Ia mencontohkan sejumlah daerah penghasil sumber daya alam yang masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang terbatas hingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum optimal.
"Tanah yang kaya justru melahirkan masyarakat yang miskin. Kawasan tambang strategis masih menyisakan desa dengan jalan rusak dan air keruh. Sawit tumbuh luas, tetapi buruhnya hidup pas-pasan," katanya.
Azis menilai langkah pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ekspor komoditas nasional.
Kehadiran perusahaan pelat merah tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik kebocoran penerimaan negara melalui manipulasi nilai ekspor.
Menurutnya, Presiden Prabowo tengah berupaya mengubah pola lama ekonomi nasional yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah dan minim nilai tambah.
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL