Kapolri Listyo Sigit Sambangi Mabes TNI, Tegaskan TNI-Polri Solid Kawal Program Prabowo
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Ja
NASIONAL
JAKARTA – Politikus Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai Presiden Prabowo Subianto mewarisi paradoks ekonomi Indonesia yang selama bertahun-tahun membuat kekayaan sumber daya alam melimpah tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai dijawab melalui kebijakan tata kelola ekspor satu pintu yang akan dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Azis menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.Baca Juga:
Di satu sisi, aktivitas pertambangan, perkebunan, dan ekspor komoditas terus berjalan, sementara di sisi lain banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi.
"Kita melihat gunung-gunung dibabat, kapal-kapal mengangkut mineral keluar negeri, jutaan hektare tanah menghasilkan kekayaan. Namun pada saat yang sama petani menjual gabah dengan cemas, nelayan menghadapi biaya operasional tinggi, dan anak-anak muda desa meninggalkan kampung karena lapangan kerja terbatas," ujar Azis dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, selama dua dekade terakhir Indonesia memang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Namun, model pembangunan yang bertumpu pada ekspor bahan mentah dinilai belum mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang merata.
Ia mencontohkan sejumlah daerah penghasil sumber daya alam yang masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang terbatas hingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum optimal.
"Tanah yang kaya justru melahirkan masyarakat yang miskin. Kawasan tambang strategis masih menyisakan desa dengan jalan rusak dan air keruh. Sawit tumbuh luas, tetapi buruhnya hidup pas-pasan," katanya.
Azis menilai langkah pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ekspor komoditas nasional.
Kehadiran perusahaan pelat merah tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik kebocoran penerimaan negara melalui manipulasi nilai ekspor.
Menurutnya, Presiden Prabowo tengah berupaya mengubah pola lama ekonomi nasional yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah dan minim nilai tambah.
"Yang sedang disentuh bukan hanya program pembangunan, tetapi fondasi ekonomi lama yang membuat Indonesia terus menjadi pemasok bahan baku dunia. Kekayaan nasional harus kembali dirasakan sebagai milik rakyat Indonesia sendiri," ujar Azis.
Ia menambahkan, agenda hilirisasi industri, swasembada pangan, industrialisasi nasional, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan koperasi desa menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kekayaan alam Indonesia terus keluar tanpa pengawasan dan kendali negara.
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui skema satu pintu.
"Kekayaan alam kita tidak boleh terus keluar tanpa pengawasan dan tanpa kendali," kata Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR.
Melalui PT DSI, pemerintah menargetkan praktik underinvoicing dan mispricing pada ekspor komoditas strategis dapat ditekan sehingga penerimaan negara meningkat dan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.
Azis mengakui perubahan arah kebijakan tersebut tidak akan mudah karena menyentuh kepentingan yang telah lama menikmati pola ekonomi lama.
Namun ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan kekayaan nasional tidak lagi hanya menguntungkan segelintir pihak.
"Inti perubahan ekonomi hari ini sederhana tetapi mendasar, yakni memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat Indonesia," katanya.*
(km/ad)
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Ja
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan proses hukum yang menjerat Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Ad
NASIONAL
MEDAN Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah P
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mengawali tahun ajaran baru 2026/2027 dengan menggelar Forum Ta&039aruf dan Orientasi (Fortas
PENDIDIKAN
TANJAB TIMUR Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino, jajaran TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana D
NASIONAL
JAKARTA Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan prap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada Ahmad Khozinudin beserta Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai tero
PERISTIWA