Pemprov Sumut Dorong Program Ruang Bersama Indonesia untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Politikus Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai Presiden Prabowo Subianto mewarisi paradoks ekonomi Indonesia yang selama bertahun-tahun membuat kekayaan sumber daya alam melimpah tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai dijawab melalui kebijakan tata kelola ekspor satu pintu yang akan dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Azis menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.Baca Juga:
Di satu sisi, aktivitas pertambangan, perkebunan, dan ekspor komoditas terus berjalan, sementara di sisi lain banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi.
"Kita melihat gunung-gunung dibabat, kapal-kapal mengangkut mineral keluar negeri, jutaan hektare tanah menghasilkan kekayaan. Namun pada saat yang sama petani menjual gabah dengan cemas, nelayan menghadapi biaya operasional tinggi, dan anak-anak muda desa meninggalkan kampung karena lapangan kerja terbatas," ujar Azis dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, selama dua dekade terakhir Indonesia memang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Namun, model pembangunan yang bertumpu pada ekspor bahan mentah dinilai belum mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang merata.
Ia mencontohkan sejumlah daerah penghasil sumber daya alam yang masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang terbatas hingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum optimal.
"Tanah yang kaya justru melahirkan masyarakat yang miskin. Kawasan tambang strategis masih menyisakan desa dengan jalan rusak dan air keruh. Sawit tumbuh luas, tetapi buruhnya hidup pas-pasan," katanya.
Azis menilai langkah pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ekspor komoditas nasional.
Kehadiran perusahaan pelat merah tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik kebocoran penerimaan negara melalui manipulasi nilai ekspor.
Menurutnya, Presiden Prabowo tengah berupaya mengubah pola lama ekonomi nasional yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah dan minim nilai tambah.
"Yang sedang disentuh bukan hanya program pembangunan, tetapi fondasi ekonomi lama yang membuat Indonesia terus menjadi pemasok bahan baku dunia. Kekayaan nasional harus kembali dirasakan sebagai milik rakyat Indonesia sendiri," ujar Azis.
Ia menambahkan, agenda hilirisasi industri, swasembada pangan, industrialisasi nasional, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan koperasi desa menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kekayaan alam Indonesia terus keluar tanpa pengawasan dan kendali negara.
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui skema satu pintu.
"Kekayaan alam kita tidak boleh terus keluar tanpa pengawasan dan tanpa kendali," kata Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR.
Melalui PT DSI, pemerintah menargetkan praktik underinvoicing dan mispricing pada ekspor komoditas strategis dapat ditekan sehingga penerimaan negara meningkat dan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.
Azis mengakui perubahan arah kebijakan tersebut tidak akan mudah karena menyentuh kepentingan yang telah lama menikmati pola ekonomi lama.
Namun ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan kekayaan nasional tidak lagi hanya menguntungkan segelintir pihak.
"Inti perubahan ekonomi hari ini sederhana tetapi mendasar, yakni memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat Indonesia," katanya.*
(km/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah mer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menjalankan ibadah Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Hal itu
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh t
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya membur
HUKUM DAN KRIMINAL