Pemprov Sumut Tegaskan AI Tak Boleh Gantikan Peran ASN dalam Ambil Keputusan Publik
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS – Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) di bawah kepemimpinan Irjen Pol Wisnu untuk melakukan langkah hukum atas dugaan pelanggaran yang melibatkan pengelolaan jaringan wifi ilegal di Kabupaten Padang Lawas.
Dalam aksinya, Zulfahmi menyebut adanya indikasi pembiaran terhadap aktivitas penyedia layanan internet tanpa izin yang diduga memanfaatkan fasilitas milik PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Sibuhuan serta keterlibatan pihak tertentu dari PT Telkom.
Ia menilai praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga masyarakat serta mengganggu stabilitas layanan listrik di wilayah tersebut.Baca Juga:
"Diduga ada pembiaran terhadap pengusaha wifi ilegal yang menggunakan fasilitas PLN. Ini merugikan negara dan masyarakat, bahkan bisa mengganggu pelayanan PLN kepada konsumen," ujar Zulfahmi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Zulfahmi juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Kepala PLN ULP Sibuhuan, perwakilan PT Telkom, serta Kapolres Padang Lawas.
Ia menduga adanya aliran imbalan dari aktivitas tersebut yang membuat praktik itu berlangsung dalam waktu lama.
"Perlu dilakukan pengusutan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya penerimaan fee dari aktivitas tersebut," katanya.
Menanggapi laporan dan aspirasi tersebut, perwakilan dari Kriminal Khusus (Krimsus) AKP Rawi menyatakan bahwa laporan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Laporan tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum," ujar AKP Rawi singkat.
Usai menyampaikan aspirasi, massa SALAM menyatakan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan apabila kasus tersebut tidak segera mendapat penanganan serius.
Mereka juga telah menyerahkan pemberitahuan aksi lanjutan kepada pihak berwenang.
Aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan diakhiri dengan pernyataan sikap dari mahasiswa yang menuntut transparansi serta penegakan hukum dalam pengelolaan infrastruktur digital dan energi di daerah.*
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah mer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menjalankan ibadah Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Hal itu
NASIONAL