Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam forum National Policy Dialogue bertema kedaulatan kelautan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menilai isi film tersebut mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait kerusakan hutan dan posisi masyarakat adat.
"Saya kemarin menangis ketika melihat filmPesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" kata Megawati dalam forum tersebut.
Ia menyoroti alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar, termasuk kelapa sawit, serta mempertanyakan arah pembangunan yang dinilai mengabaikan hak masyarakat adat.
Dalam pernyataannya, Megawati menyinggung kebijakan pembangunan yang dianggap terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya.
Ia menekankan bahwa masyarakat adat memiliki hukum dan tradisi yang harus dihormati dalam setiap proses pembangunan di wilayah Papua Selatan.
"Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" ujarnya.
Megawati juga menilai pembangunan nasional seharusnya memiliki arah jangka panjang yang konsisten, tidak berubah setiap pergantian pemerintahan.
Film dokumenter "Pesta Babi" merupakan karya antropolog Cypri Jehan Paju Dale bersama jurnalis investigasi Dandhy Laksono.
Film ini diproduksi bersama sejumlah lembaga seperti Watchdoc Documentary dan Greenpeace Indonesia.
Dokumenter tersebut menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, termasuk pembukaan hutan dalam skala luas untuk perkebunan sawit dan bioenergi.